Lombok Tengah – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Kodim 1620/Loteng dan Polres Loteng teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pilkada serentak tahun 2024.
Penandatanganan tersebut bertempat di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Jumat, 26 April 2024.
Kegiatan yang berlangsung pagi wita ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, Kapolres Lombok Tengah, AKBP. Iwan Hidayat, Dandim 1620/Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya.
Penandatanganan NPHD ini disaksikan para Asisten Bupati serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemda kabupaten Lombok Tengah.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah menyatakan, penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”Dasar perjanjian hibah ini adalah Permendagri Nomor. 54/2019 tentang Pendanaan Pilkada dari APBD dan Peraturan KPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024,” kata Nursiah.
215 hari lagi terhitung dari hari Jumat, 26 April 2024, masyarakat Lombok Tengah akan memilih Gubernur – Wakil Gubernur NTB dan Bupati – Wakil Bupati Lombok Tengah untuk masa jabatan 2025 – 2030 pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
”Sebuah momentum bersejarah yang akan kita torehkan bersama dalam melanjutkan pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara.” Ucapnya.
Untuk diketahui oleh segenap elemen masyarakat, terlebih jajaran ASN, bahwa memilih pasangan kepala daerah adalah hak daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakatnya.
“Oleh karena itu keberadaan hak otonomi tersebut diikuti oleh kewajiban untuk menyediakan biaya pemilihan kepala daerah,” jelas Nursiah.
Segenap komponen masyarakat sudah bersepakat memberikan amanah kepada wakil rakyat dan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Salah satunya adalah kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Lombok Tengah, bahwa biaya Pilkada di Lombok Tengah sebesar Rp. 52.752.199.916.000,- biaya tersebut dianggarkan pada APBD tahun 2023 dan 2024.
Untuk KPU Lombok Tengah sebesar Rp. 35.500.000.000,- dan untuk Bawaslu Lombok Tengah Rp. 11.960.625.916.000,- dan 40 persen dari biaya Pilkada sudah diserahkan kepada KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 yang lalu dan 60 persen sisanya akan diserahkan tahun ini.
“Sedangkan dana pengamanan Pilkada untuk Polres dan Kodim diberikan tahun ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Pemkab Lombok Tengah akan sama-sama mengikat perjanjian dengan komponen keamanan dari Polres Lombok Tengah dan Kodim 1620/Lombok Tengah untuk memberikan jaminan keamanan dalam menyelenggarakan Pilkada melalui penandatangan NPHD.
“Sebagai bagian dari pelaku sejarah kehidupan berdemokrasi, tentu saja, kita semua tidak ingin tertinggal berpangku tangan dalam memberikan andil yang signifikan untuk menciptakan paguyuban, kekompakan, kelancaran, dan kesuksesan dalam bingkai Lombok Tengah Bersatu Jaya, demi melanjutkan perjuangan bersama meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan kita 5 tahun mendatang.” Katanya.
“Mari jaga kekompakan untuk sukses pilkada, sukses melanjutkan pembangunan daerah kita tercinta ini,” pungkasnya.
Disisi lain, Kapolres Lombok Tengah, AKBP Iwan Hidayat SIK menyampaikan, Polres Lombok Tengah bersama Kodim 1620/Loteng dan Pemda Loteng menandatangani NPHD Polri dan TNI sebagai anggaran pengamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
“Hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024,” kata Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK usai acara penandatanganan di Kantor bupati, Jumat, (26/4).
Memasuki Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak pada bulan November 2024 mendatang, kata Iwan, diperlukan sinergitas dalam menciptakan situasi yang aman, tentram, tertib, dan kondusif.
“Saya harap melalui penandatanganan NPHD ini dapat meningkatkan sinergitas kita bersama dalam menjaga Kabupaten Lombok Tengah,” ucapnya.
Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah tersebut, kata dia, merupakan bagian tidak terlepaskan dari aktivitas Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024. Ia berharap setiap tahapan dalam Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah dapat berjalan aman dan lancar.
Terkait dengan lokasi rawan konflik, dia menyakini bahwa Polri dan TNI sudah mengetahui dan memetakannya untuk langkah-langkah antisipasi selama pemilu nanti.
“Kami juga berharap NPHD ini merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan pilkada sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Siapa pun yang kelak memimpin Kabupaten Lombok Tengah, dia berharap bisa membawa daerah ini semakin maju dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai pada masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia menyampaikan pihaknya siap menyukseskan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 mendatang.
“Kami juga siap memberikan jaminan keamanan berkaitan pelaksanaan Pilkada 2024. Anggaran yang dihibahkan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Kapolres.