Lintasmandalika.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar, menghadapi beragam persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat menggelar reses masa persidangan III tahun sidang 2025/2026 di Desa Pelambik, Minggu (7/6/2026).
Mulai dari tingginya angka pengangguran pemuda, kebutuhan sarana pendidikan, hingga dugaan ketimpangan distribusi dana hibah organisasi kemasyarakatan menjadi topik utama yang mengemuka dalam dialog tersebut.
Reses yang sejatinya menjadi ruang serap aspirasi itu berubah menjadi forum curahan harapan masyarakat yang menginginkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
Warga memanfaatkan kehadiran pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka rasakan belum mendapat solusi konkret.
Ketua BPD Pelambik, Lalu Mustajab Aziz, menyoroti potensi besar pemuda desa yang belum terserap lapangan kerja.
Menurutnya, pelatihan kerja berbasis keterampilan praktis seperti perbengkelan dan usaha produktif lainnya perlu diperbanyak agar generasi muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal yang semakin terbatas.
“Kami berharap ada program pelatihan seperti perbengkelan dan keterampilan lainnya. Setelah dilatih, mereka juga perlu dibina agar benar-benar bisa mandiri dan membuka usaha sendiri,” kata Lalu Mustajab.
Tak hanya itu, ia juga meminta perhatian terhadap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kerajinan rumah tangga yang disertai dukungan pemasaran produk.
Menurutnya, ekonomi keluarga akan lebih kuat jika ibu rumah tangga turut memiliki akses terhadap kegiatan produktif.
Di sektor pendidikan, Wakil BPD Pelambik, Marjuni, mengajukan permohonan bantuan pembangunan sarana dan prasarana bagi Yayasan NW Pelambik, termasuk kendaraan operasional untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Namun aspirasi paling tajam datang dari tokoh masyarakat Rudi Hartono yang menyinggung distribusi dana hibah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Ia menilai penyaluran hibah oleh pemerintah daerah belum mencerminkan prinsip keadilan dan masih menyisakan kesan adanya organisasi yang lebih diutamakan dibanding yang lain.
Sorotan terhadap pola distribusi hibah ini menjadi isu yang menyita perhatian dalam dialog. Warga berharap pemerintah daerah dapat membuka akses yang sama bagi seluruh organisasi kepemudaan agar tidak muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Kami meminta dana hibah itu dibagi secara merata dan tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi tertentu. Khususnya untuk organisasi NW, kami menilai langkah Pemda terkesan sepihak dan menganaktirikan keberadaan NW, baik itu Pemuda NW maupun PCNW yang ada di Lombok Tengah,” tegasnya.
Dilain sisi, kelompok Muslimat desa setempat juga menyelipkan harapan agar mereka dibantu dalam pengadaan seragam Muslimat dan alat musik qasidah guna menunjang kegiatan mingguan seperti yasinan dan pengajian akbar.
Menanggapi sejumlah aspirasi tersebut, Lalu Muhammad Akhyar, memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme warga Desa Pelambik.
Terkait potensi pemuda, ia mengakui bahwa pemuda di Desa Pelambik memiliki keahlian yang mumpuni didukung dengan kondisi alam yang menjanjikan.
Ia menjelaskan bahwa ruang pelatihan kerja sebenarnya telah dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Lombok Tengah ini sekarang bergerak di sektor pariwisata. PAD terbesar kita bersumber dari sana, baik hotel, restoran, maupun akomodasi lainnya. Peluang ini yang harus ditangkap. Aspirasi ini tentu akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan OPD terkait di Pemda,” jelasnya.
Mengenai Yayasan NW Pelambik, Akhyar menegaskan bahwa dunia pendidikan akan menjadi salah satu prioritasnya ke depan.
Ia memuji yayasan yang berdiri sejak tahun 1997 tersebut karena telah sukses mencetak generasi berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
“Peningkatan sarana dan prasarana di yayasan ini akan kami ikhtiarkan bersama untuk dikawal ke pemerintah daerah,” imbuhnya.
Terakhir, menanggapi persoalan dana hibah OKP yang dinilai tebang pilih, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk membawa masalah tersebut ke ranah kelembagaan DPRD.
“Soal hibah ini, sudah menjadi kewajiban kami secara kelembagaan untuk menyampaikan dan mengevaluasi terkait pola serta distribusinya. Kita ingin memastikan bahwa hibah daerah ke depan bisa menyasar dan menyentuh semua OKP yang ada di Lombok Tengah secara adil,” pungkasnya.