Lombok Barat – Bentrokan yang terjadi pada Sabtu 13/1/24 di wilayah Sekotong Lombok Barat mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi NTB.
Bentrokan antara warga masyarakat Dusun Pengawisan, Desa Persiapan Pesisir Emas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat diduga dengan para preman suruhan PT Rezka Nayatama mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Berawal dari diduga puluhan preman membawa senjata tajam suruhan PT Rezka Nayatama yang akan memasang plang dan patok di lahan yang dikuasai oleh masyarakat.
Pemasangan plang dan patok kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bentrokan pun tak bisa terhindarkan sehingga sejumlah warga mengalami luka-luka.
Video bentrokan tersebut viral di jagad maya.
Hal itu kemudian mendapat perhatian dari anggota DPD RI Provinsi NTB, Tuan Guru Haji (TGH) IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I.
Untuk menjaga kondusifitas wilayah di Nusa Tenggara Barat terutama di Dusun Pengawisan menjelang Pemilu, TGH IBNU HALIL kemudian bersurat ke Kapolda NTB.
Tertanggal 15 Januari 2024 dengan surat Nomor : 073/B-71/DPD-RI/I/2024 perihal Permohonan Pengamanan yang ditujukan ke KAPOLDA NTB Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq SH. M. Hum.
Pada surat tersebut IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I. menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait perihal tersebut.
“Berdasarkan banyaknya pengaduan warga dan informasi yang saya terima mengenai konflik yang terjadi di Dusun Pengawisan, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat tentang sengketa tanah antara warga dengan PT. Rezka Nayatama yang sampai saat ini belum menemukan solusi.” Jelasnya.
“Dari informasi yang saya dapatkan telah terjadi kericuhan antara warga setempat dengan utusan PT. Rezka Nayatama dan menimbulkan korban luka. Tentu hal ini sangat kita sayangkan terjadi.” Imbuhnya.
Dengan begitu, pihaknya sebagai anggota DPD RI mewakili masyarakat NTB meminta kepada pihak stakeholder terkait untuk menjaga Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.
“Maka saya sebagai refresentatif masyarakat Nusa Tenggara Barat memohon kepada bapak Kapolda beserta Stakeholder untuk mengamankan situasi ini terlebih saat ini adalah “bulan politik” dan hanya tinggal menghitung hari menuju pelaksanaan pemilu serentak 2024.” Terang TGH IBNU HALIL.