Lombok Utara – Viral beredar foto kondisi siswa sekolah dasar negeri atau SDN 1 Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara belajar di gubuk.
Siswa melakukan aktivitas belajar sehari-hari di bangunan sementara yang berdindingkan anyaman bambu dan beratapkan alang-alang.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kasi Sarpras Bidang Dikdas Dikbudpora KLU Agus Karyawanto mengatakan, sekolah ini akan segera dibangun kembali.
Namun, hal itu belum bisa dilakukan tahun ini lantaran terkendala data dapodik sekolah tersebut.
“SDN 1 Jenggala ini belum diakomodir karena persoalan dapodiknya,” ujar Agus Karyawanto saat dihubungi Lintasmandalika.com melalui pesan WhatsApp, Kamis 3 Agustus 2023.
Agus menjelaskan, untuk membangun sekolah yang dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) itu tergantung seperti apa Dapodiknya.
“Setelah dicek, SDN 1 Jenggala ini tidak mendapatkan bantuan lantaran data Dapodiknya yang amburadul saat itu.” ungkap Agus.
Atas hal itu, Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU kemudian melakukan pemanggilan terhadap operator sekolah dan kepala sekolahnya.
“Akhirnya, data Dapodiknya pun dibenahi dan akan masuk prioritas DAK di 2024 mendatang. Termasuk juga ada rehab bangunan sisa gempa dan bangun baru.” Sebut Agus.
Persoalan yang ada di sana kata Agus, adalah terkait lahan sekolah tersebut. Akan tetapi, pada tahun ini akan ada rehabilitasi ruang kelas dari Pokir DPRD KLU.
“Ada rehabilitasi ruang kelas dari Pokir Ketua DPRD KLU Artadi sebesar Rp 200 juta pada tahun ini. Dari Pokir tersebut, minimal ada dua kelas yang bisa direhab nantinya.” tegas Agus.
“Begitu juga penataan halamannya yang dialokasikan oleh DPRD,” sambungnya.
Dalam konteks geografi Agus menjelaskan, jika melihat kondisi geografisnya, untuk bangunan baru nantinya akan dibangun ke belakang.
Sebab, di lokasi tersebut masih ada jarak yang bisa memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan. Sehingga nantinya, di bagian depan akan ada tempat bermain untuk anak murid.
“Kondisinya sudah dua tahun terakhir dia belajar di sana yang menggunakan atap alang-alang, makanya kami akan rehab bangunan yang sudah ada itu melalui dana Pokir,” tuturnya.
“Tahun depan lagi lewat DAK akan dibangun ruang komputernya, dan ruang kelasnya,” tandas Agus.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Jenggala Marzuki mengatakan, kondisi ini sudah dilaporkan ke Dikbudpora. Bahkan OPD tersebut sudah sering turun mengecek kondisi sekolah tersebut.
“Saya sudah sarankan ke teman-teman guru untuk tidak mengekspos ke media sosial terkaitnya dengan keadaan sekolah ini, karena pihak dinas sudah sering turun dan tahu kondisi ini,” bebernya.
Dikatakannya, pihaknya tidak mengetahui pihak yang memuat foto di media sosial tersebut. Bahkan pihaknya keberatan karena persoalan itu sudah ditangani dinas dan ada solusinya.
“Kalaupun mau diekspos silakan karena ini hak, tetapi pernahkah orang-orang berfikir tentang kewajiban, sementara Dinas sudah melakukan kewajibannya. Dinas termasuk DPR hingga PUPR juga sudah turun ke sini,” terangnya.
Menurut Marzuki, Dikbudpora KLU tengah mengupayakan perbaikan hingga pembangunan untuk sekolah ini.
Pihaknya tidak ingin memaksa lantaran sadar ada banyak sekolah lainnya yang juga membutuhkan bantuan yang sama dari dinas.
“Sekolah kami ini sedang dalam upaya bahkan untuk pokir tahun ini akan diberikan untuk rehab,” sambungnya.
Hanya saja, untuk mendapatkan rehab ini, kata dia ada prosedurnya. Sebab, mengelola dana pemerintah tidak semudah diucapkan.
Namun yang jelas, kondisi sekolah ini sudah ada tindak lanjutnya.
“Mudahan pekan-pekan ini dikerjakan, karena kemarin ada informasi bahwa SPK-nya sudah keluar. Bahkan untuk bantuan lainnya juga, kita akan diberikan paving blok dan sudah dikeluarkan SPK nya tinggal pengerjaan saja,” katanya.
“Kapan dimulai kita masih menunggu,” imbuhnya
Marzuki membeberkan, pada 2018 lalu sudah diajukan untuk menerima bantuan. Hanya saja, saat itu belum bisa terpenuhi lantaran kendala data Dapodik.
Pihaknya kemudian melakukan diskusi dan koordinasi dengan Dikbudpora menyampaikan semua persyaratan yang diminta, baik manual maupun online.
“Saya di sini bertugas mulai 2019. Memang bangunan darurat ini kita bangun sejak 2019, swadaya dengan orang tua murid, dan kelas sementara ini untuk kelas 4, 5 dan 6,” jelasnya.
Di sekolah tersebut kata Marzuki, membutuhkan enam kelas. Namun dua di antaranya sudah dibangunkan Dinas PUPR. Sementara ini, perpustakaan juga digunakan sebagai ruang belajar.
Meski begitu, proses belajar tetap berjalan efektif dan normal.
“Bahkan kami juga bisa menyelenggarakan ujian,” ujarnya.
“Ini sudah dijanjikan juga sama Pak Kadis, bahwa RKB akan dibangun di 2024,” pungkasnya. (ten*)