Lombok Utara, NTB – Kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu terkait akan mengizinkan retail-retail modern beroperasi di daerah Gumi Tioq Tata Tunaq menuai banyak protes.
Mulai dari pedagang-pedagang kecil, tokoh masyarakat bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU pun menyesalkan langkah orang nomor satu di KLU itu.
Salah satu tokoh masyarakat, yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Dayan Gunung (Surak Agung), Wiramaya Arnadi pun menyoroti langkah Bupati KLU tersebut.
Wiramaya mengatakan, dirinya merasa sangat kecewa atas pernyataan Bupati KLU, Djohan Sjamsu di media masa terkait pemberian izin kepada retail-retail modern untuk beroperasi di KLU.
“Saya agak sedikit kecewa dengan bahasa yang telah di lontarkan di media, karna kita harus mengikuti perkembangan zaman.” ujar Maya sapaan akrabnya melalui pesan whatsapp, Kamis 5 Januari 2023.
Ia menyebut, dengan tidak masuknya retail modern di KLU tidak akan membuat masyarakat KLU ketinggalan zaman. Malahan, apa yang dilakukan masyarakat dengan mempertahankan kearifan lokalnya saat ini menurutnya sangat bagus.
“Apakah dengan tidak masuknya retail modern itu masyarakat ketinggalan jaman? Tentu tidak, malah saya merasa ini sesuatu yang sangat luar biasa yang di lakukan oleh masyarakat KLU mempertahankan kearifan lokalnya, dengan menerima hidup apa adanya.” ujarnya.
Disisi lain, Maya berpandangan bahwa masuknya retail-retail modern ke KLU malah akan sangat berdampak terhadap pedagang-pedagang kecil dan menengah.
Sebab, ia menilai, pedagang-pedagang kecil dan menengah akan kalah kalau di lihat dari sisi harga.
Sehingga, menurut dirinya pemberian izin tersebut hanyalah untuk gengsi-gengsian Pemerintah demi meraih pujian saja.
“Kalau saat ini secara pribadi saya melihat sisi negatifnya, pedagang kecil akan kalah karna murahnya harga yang di berikan jika barang jadi/barang toko yang bukan produksi UMKM/lokal. Tapi, jika barang lokal/UMKM masyarakat pasti melonjak tinggi dari harga pasaran.” jelasnya.
“Jadi, dari pandangan saya hanya mengedepankan gengsi dan pujian, biar di katakan KLU wow. Mungkin itu yang di kedepankan (Bupati) menurut saya.” imbuhnya.
Maya yang juga kader Partai Perindo KLU itu juga menyanggah pernyataan Djohan Sjamsu terkait keuntungan masyarakat jika nantinya retail-retail modern itu masuk yang menyebutkan bahwa masyarakat bisa berbelanja kapan saja, karna retail-retail modern itu akan buka 24 jam, menyerap tenaga kerja, dapat menampung produk lokal, kemudian masyarakat tidak perlu khawatir karna Pemda akan mengaturnya agar sama-sama berjalan.
“Maka saya harus menimbal ini. Jangankan 24 jam, pedagang kecil yang ada di pinggir jalan sampai jam 1 pun sudah tidak ada yang beli jika malam. Tentu alasan 24 jam itu harus kita lihat dari ke aktifan masyarakat pada malam hari, bukan hanya sekedar analisa atau alasan saja,” kata Maya.
Mengenai penyerapan tenaga kerja sambung Maya, jika memang pemerintah mau mengutamakan masyarakat bekerja, tidak mungkin Pemda memberhentikan ratusan tenaga honorer dengan alasan di rumahkan.
“Jadi kurang tepat menurut saya alasan ini. Kenapa tidak sekali kali global hub yang menjadi rencana Pemerintah dulu di jalankan. Bukankah itu lebih menjanjikan, atau hanya sekedar alasan odopisasi masyarakat.” cetusnya.
Selanjutnya, dapat menampung produk lokal. Menurut dia itu sangat lucu. Ia mengatakan, Jika masuknya retail modern ini hanya untuk menampung atau wadah jualan ini sangat tidak masuk akal.
“Jika kita menjual melalui retail modern maka harga barang produk lokal kita meningkat. Karna gak mungkin (retail modern) tidak ingin dapat untung. Itu misi usaha, dan yang terpenting jika makanan harus melalui beberapa uji kelayakan produk. Mulai dari tampilan, sampai ke awetan barang yang kita punya.” jelasnya.
“Tidak segampang yang di bayangkan memasukkan barang ke sana (retail modern). Dan yang perlu di ketahui, hampir sama seperti alasan pembentukan Bumdes Mart dulu. Walau tidak terlaksana sesuai harapan, kenapa tidak melanjutkan Bumdes itu saja.” sebutnya.
Terakhir, masyarakat tidak perlu khawatir Pemda akan mengatur biar sama-sama berjalan. Ia pun bertanya, apakah pengaturan yang dibuat Pemerintah selama ini berjalan mulus sesuai ke inginan masyarakat, pedagang kecil atau pengguna UMKM?
“Bukan kah dulu UMKM dan pedagang kecil akan di perdayakan, baik dari menciptakan usaha sampai menjual hasil produk dan UMKMnya. Jangan dong lepas tangan, itu janji dan tanggung jawab yang harus di penuhi loh.” ujarnya.
“Kenapa gak usahakan jual produk masyarakat dengan mempromosikan dan di cari kan pembeli saja sesuai dengan kata-kata saat debat kandidat dulu. Saya rasa kurang efektif jika menggunakan retail modern tersebut.” singgung Maya.
Ia pun berharap supaya Pemerintah KLU fokus bekerja supaya perekonomian masyarakat bisa meningkat.
Oleh karena itu, dirinya akan mengajak para anggota DPRD KLU untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan bukan kongkalikong membohongi rakyat.
“Jadi marilah kita bekerja serius dan fokus, agar benar-benar sukses KLU dengan ekonominya.” kata Maya.
“Harapan saya, sekarang kita lihat DPRD sebagai perwakilan masyarakat mampukah menolak retail modern tersebut, karna DPR lah perpanjangan tangan rakyat, bukan kongkalikong bodohi rakyat. Dan buat Pemerintah jangan hanya sekedar kata hanya membuat janji belaka. Buatlah gebrakan yang tidak membuat rugi rakyat kecil, ya paling tidak agar jangan di bilang jadi parasit lah kalo menurut saya.” papar Maya.
Di lain sisi, Maya mengancam, jika kebijakan Bupati itu tidak dibatalkan, maka dirinya bersama pedagang-pedagang kecil akan menggelar aksi besar di Kantor Bupati maupun kantor DPRD KLU.
“Waktu dekat kita akan demo dengan para pedagang kecil ke DPRD dan Pemda.” pungkas Ketua LSM Surak Agung itu.