Lintasmandalika.com – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuai sorotan dari DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, mendesak pemerintah daerah segera mengisi posisi kepala dinas yang saat ini masih lowong.
Menurut Ahmad, kondisi banyaknya pejabat eselon yang kosong berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai jabatan yang tidak segera diisi dapat menghambat akselerasi program pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Banyaknya pejabat eselon yang lowong, pasti berdampak pada kinerja,” kata Ahmad Syamsul Hadi, Kamis (12/3/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki instrumen yang dapat menjawab persoalan kekosongan jabatan, yakni melalui sistem manajemen talenta.
Menurutnya, sistem tersebut seharusnya dapat menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang layak menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Ia menjelaskan, manajemen talenta merupakan bagian dari penerapan merit system dalam birokrasi yang memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan terhadap potensi dan kemampuan aparatur sipil negara (ASN).
“Seharusnya management talenta sebagai satu sistem bisa menjawab kebutuhan selama ini. Merit sistem didalamanya akan lebih nampak dan memudahkan pemetaan potensi yang ada,” ujarnya.
Syamsul menegaskan, dalam proses pengisian jabatan yang kosong, pemerintah daerah harus mengedepankan dua hal utama, yakni integritas dan kompetensi.
Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi kunci agar pejabat yang dipilih benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
“Integritas dan kompetensi harus menjadi pertimbangan dan acuan utama pengisian jabatan lowong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengisian jabatan untuk posisi eselon II, yang merupakan pimpinan OPD dan berperan langsung sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut Syamsul, pejabat eselon II harus benar-benar memahami visi dan misi kepala daerah agar program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
“Khususnya eselon II, karena mereka adalah pembantu kepala daerah secara langsung. Mereka harus memahami visi misi kepala daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Lombok Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsul meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersikap tegas dan segera mengambil langkah konkret untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.
Hal itu penting agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan program pembangunan tidak terhambat.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus tegas terhadap pengisian jabatan. Sehingga akselerasi kerja pemerintahan selalu bisa terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tandasnya.