Lintasmandalika.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi NasDem Dapil I Praya–Praya Tengah, Ahmad Syamsul Hadi SH (ASH), melaksanakan kegiatan Reses II masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para kepala lingkungan (kaling).
Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, pada Jumat malam (6/2/2026).
Reses ini dihadiri puluhan kepala lingkungan se-Kecamatan Praya dan Praya Tengah yang tergabung dalam Forum Kepala Lingkungan (Forking) Lombok Tengah.
Suasana diskusi berlangsung hangat, dengan berbagai usulan yang disampaikan langsung oleh para kaling terkait peningkatan kesejahteraan serta kapasitas kerja mereka sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan.
Sekretaris Jenderal Forking Lombok Tengah yang juga Kepala Lingkungan Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Bung Toni, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kepala lingkungan.
Ia mengusulkan adanya program bimbingan teknis (Bimtek) guna meningkatkan kapasitas kinerja para kaling agar mampu menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara maksimal.
Selain itu, Bung Toni juga menyoroti persoalan kesejahteraan.
Menurutnya, insentif kepala lingkungan saat ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang diemban.
Ia mengusulkan agar gaji kepala lingkungan dapat dinaikkan, minimal setara dengan kepala dusun (kadus), sehingga para kaling memiliki motivasi lebih dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Syamsul Hadi SH yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah menyampaikan bahwa masukan dari para kepala lingkungan menjadi catatan penting dalam agenda pembahasan bersama pemerintah daerah.
Ia menilai kepala lingkungan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kepala lingkungan memberikan pendapat atas dasar kerja selama ini dengan beban kerja yang tinggi sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling depan,” ujarnya.
Ahmad Syamsul Hadi mengungkapkan bahwa para kaling mengusulkan insentif dinaikkan hingga dua juta rupiah secara flat.
Ia menegaskan bahwa aspirasi aspirasi tersebut akan diterima dan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian bersama.
“Saya Ketua Komisi I komitmen akan membicarakan ini dan memperjuangkannya. Nanti kita pertemukan mereka dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.