Lintasmandalika.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat langkah nyata dalam menurunkan angka stunting melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektor.
Upaya tersebut diwujudkan dalam Pertemuan Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (30/10/2025), di Aula Dinas Kesehatan setempat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Tengah dr. H. Nasrullah, Health Specialist World Bank Yulis Izati, perwakilan PMD Ditjen Kesprimkom Kemenkes Dwi Octa Amalia, Tim INEY Kabupaten Lombok Tengah, serta seluruh UPT Puskesmas dan instansi lintas sektor di daerah.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat penurunan angka stunting, sekaligus mengevaluasi praktik baik yang telah dilakukan di lapangan.
Dalam sambutannya, dr. H. Nasrullah menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini dengan fokus pada remaja dan ibu hamil.
“Kami memastikan remaja tidak anemia di dunia pendidikan. Melalui Gerakan Sabtu Sehat minum tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri yang telah diluncurkan bersama Bupati dan Wakil Bupati sejak awal tahun, kami berupaya memutus rantai risiko stunting dari hulu,” ujar Nasrullah.
Ia juga mengungkapkan masih ada tantangan dalam menjangkau ibu hamil yang enggan datang ke posyandu. Untuk itu, Dinas Kesehatan berinovasi dengan menghadirkan Komen Hamdan (Komunikasi Online Ibu Hamil dan Bidan), yakni grup WhatsApp yang memungkinkan pemantauan kondisi ibu hamil secara berkelanjutan.
“Setiap tiga bulan, kami bersama Bapperida, Bupati, dan Wakil Bupati melakukan evaluasi penurunan stunting secara menyeluruh,” tambahnya.
Nasrullah turut menyoroti persoalan pernikahan dan persalinan usia dini.
“Setiap tahun, masih ada sekitar 500 kasus persalinan di bawah usia 19 tahun. Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam menekan angka stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Health Specialist World Bank Yulis Izati menjelaskan bahwa percepatan penanganan stunting telah menjadi agenda nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
“Pendanaan untuk posyandu, gizi, dan sektor kesehatan mendapat dukungan dari Bank Dunia. Kami juga melibatkan Poltekkes Kemenkes sebagai mitra strategis karena memiliki jangkauan hingga tingkat desa,” jelas Yulis.
Menurutnya, sinergi antara Dinas Kesehatan, Poltekkes, dan masyarakat menjadi kunci memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di lapangan.
“Poltekkes bisa menjadi pionir dalam mendampingi puskesmas dan desa, agar praktik baik yang sudah berjalan bisa diperluas,” tambahnya.
Dari Kementerian Kesehatan, perwakilan Ditjen Kesprimkom Dwi Octa Amalia menekankan pentingnya validitas data dalam setiap kebijakan penurunan stunting.
“Berat badan balita yang tidak naik setiap bulan adalah tanda risiko stunting. Begitu pula remaja yang mengalami anemia. Data yang valid sangat penting agar intervensi pemerintah daerah tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui forum ini, seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi antara program dan antar sektor dalam percepatan penurunan stunting.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta mitra internasional seperti Bank Dunia diharapkan menjadi dorongan kuat bagi terwujudnya Lombok Tengah Bebas Stunting di masa mendatang.