Lombok Barat – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB), Parlindungan sebut seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di NTB telah terintegrasi dengan pusat JDIHN dalam kegiatan Validasi Dokumen Hukum JDIHN pada Kamis (23/11).
“Per tanggal 13 November seluruh anggota JDIH NTB sebanyak 22 anggota yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Seluruh Pemerintah Kabupaten maupun Kota, Sekretariat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dengan JDIHN,” sebut Parlindungan saat membuka kegiatan.
Meskipun seluruh anggota JDIH NTB telah terintegrasi dengan JDIHN, Parlindungan menyebutkan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota sedang melakukan upaya intensif untuk menggandeng Universitas dan Perguruan Tinggi yang memiliki perpustakaan hukum agar bisa bersinergi dalam mewujudkan keterlibatan akademisi dalam pembangunan JDIH.
“Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang terpadu dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012,” jelas Kakanwil Kemenkumham NTB itu.
Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly yang mengatakan bahwa JDIH harus mampu mewadahi seluruh pendokumentasian berbagai kajian hukum.
Menurut Menteri Kelahiran Sumatera Utara itu, peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi hukum menjadi semakin urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya.