Mataram, NTB – Kasus Mafia Tanah yang melibatkan dua tersangka yakni CW (40) pria asal Ampenan, Kota Mataram, kemudian LB (49) yang diketahui sebagai bos walet asal Desa Kateng, Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah kini berkas perkaranya telah masuk tahap dua. Yaitu Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK dalam Konferensi pers yang diselenggarakan Ditreskrimum Polda NTB, (30/06) di Polda NTB.
Artanto menerangkan, kasus ini terjadi pada periode Mei 2019 sampai dengan Maret 2021 yang dilakukan oleh kedua tersangka secara bersama-sama menawarkan lahan seluas kurang lebih 1.698,56 Are yang terdiri dari 32 bidang dalam satu hamparan kemudian disebut Main Area, yang sudah dinyatakan sebagai milik tersangka LB, terletak di Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah kepada saksi (korban) dengan harga Rp. 10 juta per are atau senilai keseluruhan 16, 985 miliar lebih.
“Saat itu saksi korban bersedia melunasi pembayaran lahan tanah tersebut dengan syarat seluruh bidang tanah itu telah bersertifikat atas nama saksi (korban) ,”jelasnya.
Kemudian, oleh tersangka CW menyanggupi syarat tersebut dengan mengalihkan nama sertifikat seluruh bidang tanah yang dimaksud menjadi atas nama saksi (korban) dengan syarat membayar 70 persen dari seluruh nilai jual lahan tanah tersebut.
“Namun, dalam perjanjiannya tersangka tidak mengalihkan nama sertifikat kepada nama saksi (korban) selambat-lambatnya 10 Desember 2019, maka uang jaminan yang diserahkan oleh saksi Korban kepada tersangka (CW) harus dikembalikan utuh kepada saksi (korban).” ucapnya.
Akan tetapi jelas Artanto, setelah uang jaminan sebesar 11, 889 miliar lebih (70% dari nilai jual) diserahkan saksi korban melalui transfer rekening kepada tersangka CW pada 25 November 2019, sejak 27 November 2019 hingga 20 Maret 2020 telah habis ditarik tunai ataupun transfer kebeberapa rekening oleh tersangka CW.
“Uang tersebut, oleh tersangka CW habis untuk bayar Hutang, beli tanah, transfer ke rekening tersangka LB dan LB menarik Tunai dan mentransfer kembali ke rekening lain, sehingga uang senilai 70 persen tersebut tidak disimpan sebagai jaminan oleh tersangka melainkan digunakan untuk keperluan tersangka,” jelas Kabid Humas.
Dalam hal ini, lanjut Artanto, ternyata hanya seluas 269,50 are saja luas tanah yang bisa dialihkan nama pemilik dalam sertifikat nya menjadi nama saksi (korban) , selebihnya tidak ada.
“Karena 27 bidang lainnya yang semula dikatakan milik tersangka LB, ternyata milik para warga desa setempat,” katanya.
Terhadap perkara tersebut, penyidik telah selesai melakukan proses penyidikan berupa pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dengan dinyatakan berkas perkara telah lengkap oleh penuntut umum berdasarkan Suran 1128/N.2.4/E0H.1/04 /2022 tanggal 27 April 2022 dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka telah dilakukan proses penahanan oleh Penyidik.
“Selanjutnya berdasarkan keterangan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP, pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP maka hari (30/06) akan dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB,” pungkas Kabid Humas.