Lombok Barat – Satukan pemahaman dan pandangan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Senggigi pada Selasa (05/12).
Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham RI, Asep Nana Mulyana, yang membuka acara ini secara resmi melalui zoom meeting mengatakan dalam aturan pelaksaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Ditjen PP harus menyiapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
“Ditjen PP menyiapkan peraturan pelaksanaan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 dan kemudian melakukan sosialisasi dengan tujuan penyamaan persepsi, sikap dan tindakan Aparat Penegak Hukum (APH),” jelas Asep.
Senada dengan hal itu, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan yang hadir didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama mengungkapkan bahwa sosialisasi terhadap KUHP ini perlu untuk terus dilakukan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum memahami, menerapkan, dan menyebarkan muatan KUHP sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diamanatkan,” terang Kakanwil.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi para akademisi dan praktisi dibidang hukum, yaitu Lalu Muhammad Hayyanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D dan Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H., diharapkan pegawai Kanwil Kemenkumham NTB memiliki pemahaman dan sudut pandang yang sama dalam melihat KUHP terbaru.
Sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam mencerahkan masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB, terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sesuai dengan amanat Menkumham Yasonna H. Laoly.