Lombok Utara – Gili Festival 2023 yang dikemas dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Parekraf) disebut minim promosi.
Bahkan, event berkelas Nasional tersebut diklaim tidak memiliki persiapan yang matang.
Pasalnya, selain tidak melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) juga event tahunan tersebut dinilai tidak digaungkan dengan baik.
Event Nasional tersebut diselenggarakan di pulau wisata Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai 13-16 September.
“soal BPPD tidak dilibatkan dalam event Gili Festival 2023 itu hak Pemda karena kegiatan itu mungkin dianggap bisa sukses hanya dengan OPD terkait dan pengusaha wisata setempat,” ujar Ketua BPPD KLU, Datu Danu Winata, Kamis 7 September 2023.
Menurutnya, ada mis persepsi tentang tugas dan fungsi lembaga BPPD ini. BPPD malah dianggap bukan sebagai mitra tetapi lebih dianggap sebagai kompetitor.
Padahal sederhana kata Danu, Pemda yang menyiapkan barang dagangannya mulai dari infrastruktur, destinasi hingga potensinya dan BPPD yang menjual.
“BPPD ini lembaga yang secara fungsi itu memang berbeda. Sebagai Mitra pemda di sektor pariwisata, BPPD tidak hanya dituntut untuk berpromosi, tapi juga harus terlibat dalam setiap penyusunan rencana program pengembangan wisata daerah jangka panjang. Termasuk juga dalam setiap event yang diselenggarakan Pemerintah,” jelasnya.
Kendati demikian, lanjutnya, apapun yang menjadi kebijakan Pemda BPPD tidak ingin mengintervensi apapun dalam konteks digelarnya event festival Gili 2023 itu.
Bagi BPPD, tidak dilibatkan juga tidak masalah yang penting event tersebut berjalan sukses.
“Itu pemikiran normatif saya saja,” pungkasnya.
Gelaran festival Gili 2023 dianggarkan hanya sebesar Rp 100 juta, dengan mengandalkan sebuah Event Organaezer (EO) sebagai pelaksana.
Kendatipun dukungan anggaran itu dinilai minim, namun pihak Dispar berharap kegiatan berkelas Nasional itu sukses digelar dan maksimal.
Kadispar Lombok Utara, Dende Dewi Tresnibudiastuti membantah tidak berkoordinasi dengan BPPD dari awal.
Bahkan pihaknya beberapa kali meminta BPPD untuk hadir dalam rapat-rapat kecil terkait event ini.
“sudah kami berkoordinasi terkait rencana digelarnya event ini, namun BPPD slow respon sehingga kami juga tidak ingin berlarut-larut. Namun yang jelas kami sudah berkoordinasi,” terangnya.
Mantan Kadis Perizinan itu mengakui jika dukungan anggaran untuk event gili festival itu minim.
Karena anggaran Rp 100 juta itu hanya untuk EO saja. Bahkan, untuk persiapan bolak balik nyebrang ke gili dinas saat ini harus pontang panting juga. Kendati demikian, Dispar berharap kegiatan itu sukses.
“Anggaran itu hanya disetujui sejumlah itu saja. Itupun semua langsung diserahkan ke EO nya, jadi untuk kami mobilisasi bolak balik gili harus memikirkan sendiri,” lanjutnya.
Sementara itu, sambungnya, dukungan dari kementerian Pariwisata itu hanya bisa menyiapkan panggung dan tenda UMKM saja.
Sementara dari Provinsi juga hanya mobilisasi tamu dengan menyiapkan Bus yang di gratiskan.
“Ini pembelajaran bagi saya yang belum lama menjabat di Dispar, kedepan akan menjadi evaluasi kami untuk begaimana menyiapkan anggarannya,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, EO event Gili Festival, Lalu Suratman mengklaim kegiatan event nasional ini disanggupi EO nya karena ingin melihat pariwisata KLU semakin ramai dikunjungi wisatawan.
Kalaupun dengan anggaran minim, kata mantan ketua BPPD KLU itu, EO nya mengharapkan kegiatan itu sukses digelar.
Terlebih, event ini dikemas dalam konsep program nasional yang digaungkan Kemenparekraf dengan nama Karisma Event Nusantara.
“Jika mengacu pada rencana biaya kami, anggaran yang di gelontorkan Pemda itu sangat minim. Namun, menjadi pemikiran bersama dengan para pelaku wisata untuk bagaimana event ini bisa terselenggara dengan sukses,” paparnya.
“Ini event berkelas Nasional, jika tidak sukses maka akan menjadi preseden buruk kedepannya. Kami juga akan bahas persoalan ini nanti dalam rapat dengan Parekraf melibatkan Dispar,” Tutupnya.