Lombok Tengah – Wakil Bupati Lombok Tengah buka kegiatan diskusi Forum Lintas Perangkat Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan rumpun SKPD diantaranya Bidang Sosbud terdiri dari Dikes, RSUD Praya, Perpustakaan dan Arsip, BP2AKB, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas Pendidikan.
Kemudian, Bidang Inprastruktur terdiri dari Perkim, PUPR dan sejumlah dinas terkait serta bidang Ekonomi diantaranya Dinas Pariwisata, Bappenas dan beberapa Dinas terkait lainnya.
Hadir pula Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Hasan Masat.
Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M.Nursiah mengatakan, kondisi keuangan Kabupaten Lombok Tengah yang minim sehingga jadi tantangan semua dalam program tahun ini dan tahun depan, maka ini berpengaruh cara pandang OPD di bidang penganggaran.
Dijelaskannya, jika melihat OPD yang masuk di Peraturan Mentri Keuangan (PMK) nomor 212 tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 seperti Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, DPMD dan sebagainya harus masih melihat dengan keterbatasan kondisi keuangan daerah dalam menyusun program kerja tahun 2024.
“Jangan ibarat tanam kedelai asal ditebar apakah ada hasil atau tidak, tumbuh dengan baik atau tidak, maka harus dilihat skala prioritas. Boleh saja asal tebar tetapi harus dilihat tumbuh dan berbuah tidak kedelai itu, itu kita analogikan seperti APBD kita,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengatakan, tahun 2024 adalah periode terakhir karena itu visi misi yang sudah ditentukan bisa terealisasi semuanya.
Sementara, hal yang sama juga diungkapkan Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan persiapan menghadapi Musrenbang Kabupaten tanggal 6 April mendatang dan rencana kerja tahun 2024. Sehingga kegiatannya diharapkan bisa mengarah kepada percapain target RPJMD.
Sekda juga meminta agar atensi penanggulangan kemiskinan dan pelayanan publik.
“Penanggulangan kemiskinan bukan perkara mudah namun harus kerja keras baik soal Stunting, layak anak dan lainnya. Untuk menanggulangi Stunting maka tidak ansih jadi tugas Dinas Pendidikan namun juga OPD lain maka harus ada Kolaborasi antar OPD.” katanya.
Sedangkan, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Hasan Masat mengatakan, TPPD terus menerus memberikan masukan terhadap rencana pembangunan kepada OPD baik itu soal pelayanan dan akses publik.
“apakah sudah dimanfaatkan oleh publik terhadap akses publik dan layanan publik itu kita monitoring dan evaluasi dan sudah dilaksanakan atau tidak oleh OPD,” ungkapnya
Ia menjelaskan, Pola kerja TPPD adalah memberikan masukan terhadap rencana program pembangunan daerah kepada OPD dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan serta melakukan pelaporan terhadap kinerja program SKPD.
“Memberikan masukan terhadap policy atau kebijakan terhadap apa yang kurang lalu kita rekomendasikan ke OPD dan laporan langsung disampaikan ke Pimpinan Daerah dalam hal ini Sekda, Wabup dan Bupati,” kata Hasan Masat.
Hasan Masat menilai, penomena tidak nyambung antara program dan ketersediaan dana sering terjadi. Disatu sisi OPD membuat program kerja namun disatu sisi tidak ada anggaran sehingga program itu tidak berjalan dengan baik.
“Contoh dalam Musrenbang ada usulan dari Desa untuk pengadaan perpustakaan Desa, namun nyatanya tidak ada alokasi anggaran untuk itu, bagaimana mau direalisasikan harapan masyarakat Desa, ” katanya.
Hasan Masat melihat bahwa ada visi misi belum dilaksanakan, seperti perapat sile melalui mediasi di Desa terhadap persoalan adat istiadat di Desa dan Desa bersih sampah.
“Ini belum dilaksanakan sehingga nanti akan menjadi penekanan agar bisa dilaksanakan.” tutupnya.