Lintasmandalika.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti komposisi belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PPP mengingatkan agar anggaran daerah tidak habis terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, sementara alokasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat justru terbatas.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Lombok Tengah, Muhammad Najib Daud Muhsin, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027.
Najib mengatakan, Fraksi PPP mengapresiasi komitmen dan capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam membangun daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Namun, menurut dia, rancangan anggaran tersebut masih perlu dibahas lebih mendalam agar tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian PPP adalah rencana prioritas belanja daerah yang diarahkan untuk membiayai gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
Fraksi PPP mengingatkan agar besarnya kebutuhan internal birokrasi tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“ Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” demikian substansi pandangan Fraksi PPP yang disampaikan Najib.
Karena itu, PPP meminta pemerintah daerah menyajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rincian tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana anggaran daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan publik.
Selain komposisi belanja, PPP juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dalam kebijakan anggaran 2027.
Meski mendukung pengalokasian anggaran pada sejumlah sasaran strategis, fraksi tersebut meminta agar pembangunan infrastruktur tetap mendapat perhatian yang memadai.
Menurut PPP, ketersediaan jalan yang layak, jaringan infrastruktur yang memadai, serta sistem irigasi yang berfungsi baik merupakan kebutuhan nyata masyarakat.
Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki kaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi, produktivitas pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas warga.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Lombok Tengah.
Catatan berikutnya yang disampaikan Fraksi PPP berkaitan dengan struktur Ranperda APBD 2027 yang disusun dalam posisi berimbang.
Najib meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci sumber perhitungan yang mendasari keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tersebut.
Fraksi PPP mempertanyakan berapa besar estimasi yang bersumber dari target pendapatan daerah, hasil efisiensi belanja melalui proses tender, serta komponen belanja pegawai yang diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menilai dasar perencanaan anggaran secara lebih menyeluruh, termasuk memastikan bahwa target pendapatan dan asumsi efisiensi belanja disusun berdasarkan perhitungan yang jelas.
Bagi PPP, pembahasan Ranperda APBD 2027 harus menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki arah dan ukuran yang terukur.
Keseimbangan APBD, menurut substansi pandangan fraksi, perlu disertai kejelasan mengenai sumber pendapatan, prioritas belanja, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Melalui sejumlah catatan tersebut, Fraksi PPP berharap pembahasan lanjutan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih transparan, proporsional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Lombok Tengah.