Lintasmandalika.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menegaskan agar arah pembangunan daerah tahun anggaran 2027 tidak berhenti pada tataran perencanaan.
Lima prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Baiq Fatmawati, saat memberikan pemandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2027.
Fatmawati mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Tengah tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Transformasi Masmirah” dengan lima prioritas pembangunan.
Kelima prioritas itu meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Menurut dia, Fraksi Golkar memandang kelima prioritas tersebut telah sejalan dengan harapan masyarakat.
Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaannya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata.
“Yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan prioritas tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan tidak sekedar sebagai slogan pemanis harapan, namun mampu diwujudkan sebagai persembahan terbaik bagi masyarakat Lombok Tengah,” kata Fatmawati.
Golkar mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk bersaing dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Fatmawati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat agar warga Lombok Tengah tidak terus berada di posisi yang tertinggal di tengah perkembangan daerahnya sendiri.
“Dengan perwujudan prioritas tersebut tidak lagi kita mendengar bahwa ada masyarakat kita yang jadi penonton di daerah sendiri dengan alasan tidak memiliki kemampuan dan kalah saing dengan orang luar,” ujar Fatmawati.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahlian.
Reformasi birokrasi, menurut pandangan fraksi tersebut, perlu diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan penempatan sumber daya manusia secara tepat.
“Tidak lagi kita mendengar ada pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan keahliannya,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, Golkar berharap pertumbuhan yang dicapai pemerintah daerah dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau kawasan tertentu.
Persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan maupun timur dan barat Lombok Tengah turut menjadi perhatian.
Pemerataan pembangunan dinilai penting agar seluruh wilayah memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.
Selain aspek ekonomi dan infrastruktur, Golkar mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik antarwilayah, serta melestarikan budaya lokal tanpa mencederai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Salah satu poin penting dalam pandangan Fraksi Golkar adalah usulan pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Golkar menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Meski demikian, fraksi ini mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menempatkan program pembangunan yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap perekonomian serta kebutuhan dasar masyarakat sebagai pertimbangan utama.
Pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan air bersih disebut sebagai kebutuhan mendasar yang harus memperoleh perhatian serius dalam penyusunan anggaran daerah.
Golkar berpandangan, kebutuhan tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga tidak semestinya dikesampingkan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Hal-hal dimaksud merupakan kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan mingguan, bulanan, bahkan tahunan,” demikian penekanan Fraksi Golkar dalam pandangannya.
Pandangan ini menempatkan pemerataan pelayanan dasar sebagai salah satu tolok ukur penting dalam menilai arah pembangunan Lombok Tengah pada 2027. Di tengah berbagai rencana pengembangan daerah, pemerintah diharapkan tetap memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur yang layak, serta ketersediaan air bersih.
Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD tahun anggaran 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju agar pembahasan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan program serta alokasi anggaran pembangunan.
Golkar berharap seluruh rencana pembangunan yang disusun dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, memperkuat daya saing warga lokal, dan menjaga keharmonisan sosial.
Dengan demikian, semangat pembangunan Lombok Tengah yang berlandaskan identitas daerah Tatas Tuhu Trasna dan visi Masmirah diharapkan tidak hanya tercermin dalam dokumen perencanaan, tetapi juga hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang merata.