Lombok Tengah – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar pada Rabu (11/6/2025).
Kritik tersebut disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti sejumlah permasalahan serius, mulai dari pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga tata kelola pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegas Galih di hadapan sidang.
Tunggakan Layanan Kesehatan dan Ironi Belanja Aset
Salah satu sorotan utama NasDem adalah tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.
Galih menyebut bahwa persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan publik.
“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga akan terdampak dari menurunnya kualitas layanan,” ucapnya.
Tak kalah mengejutkan, Fraksi NasDem juga membeberkan ketimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.
Dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp91 miliar, ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.
“Ironis. Anggaran besar tidak dibarengi dengan manajemen aset yang bertanggung jawab. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” kritik Galih.
Dugaan Selisih Anggaran Rp450 Miliar
Poin paling mencengangkan dalam paparan Fraksi NasDem adalah dugaan adanya selisih anggaran sebesar Rp450 miliar antara dokumen resmi yang disampaikan kepala daerah dan data yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Kami temukan adanya perbedaan data signifikan, termasuk selisih Rp74 miliar pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan anggaran,” ungkap Galih.
Soroti Villa Ilegal dan RPJMD Bernuansa Politik
Fraksi NasDem juga menyoroti pembiaran terhadap keberadaan villa dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan Lombok Tengah.
Fraksi menilai Pemda terlalu lemah dalam penindakan sehingga berdampak pada kerugian ekonomi daerah dan kerusakan lingkungan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pembiaran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penegakan aturan dan tata ruang. Wajah daerah kita dipertaruhkan di hadapan investor dan publik,” tandasnya.
Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Penempatan aparatur sipil negara (ASN), menurut mereka, harus bebas dari kepentingan politik dan didasarkan pada kompetensi.
“Fokus pembangunan jangan hanya fisik. SDM dan tata kelola yang bersih adalah kunci agar RPJMD tidak hanya jadi dokumen formalitas,” tambahnya.
Galih menutup pandangan Fraksi NasDem dengan penegasan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan bukan sekadar catatan normatif, melainkan harapan nyata agar pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.