Mataram – Laskar Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar hearing bersama Komisi V DPRD Provinsi NTB pada Jumat (2/5/2025). Rapat yang berlangsung di ruang Komisi V itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, H. Lalu Sudiartawan, SH, dan dihadiri sejumlah anggota. Namun, rapat kembali diwarnai absennya Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Baznas NTB.
Hearing yang dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WITA terpaksa molor hingga pukul 02.40 WITA karena menunggu kehadiran Pansel yang sebelumnya diinformasikan akan hadir. Namun hingga waktu tersebut, tidak satu pun perwakilan Pansel yang hadir, menandai ketidakhadiran mereka untuk kedua kalinya setelah juga mangkir pada hearing sebelumnya, Kamis (10/4/2025), tanpa keterangan resmi.
Ketua Umum Laskar NTB, HM Agus Setiawan, mengecam keras ketidakhadiran Pansel tersebut. Ia menilai sikap itu mencerminkan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD dan bentuk arogansi atas ketidakmampuan Pansel mempertanggungjawabkan proses seleksi yang dijalankan.
“Ketidakhadiran ini sangat mengecewakan kami. Ini bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD, tempat kita menyampaikan aspirasi. Kalau memang mereka merasa bekerja dengan baik, semestinya hadir dan menjelaskan proses rekrutmen yang dilakukan,” tegas Agus.
Agus juga mendesak DPRD NTB untuk segera mengeluarkan rekomendasi kepada Baznas Pusat agar proses seleksi diulang secara independen dan transparan tanpa melibatkan pihak-pihak yang tidak kompeten. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara akuntabel dan profesional.
“Kami mendesak DPRD NTB mengeluarkan rekomendasi ke Baznas pusat untuk mengambil alih proses ini, untuk diulang secara transparan, independent dan tidak melibatkan pihak pihak yang tidak berkompeten. Jadi kami ingin diproses dengan cara independent karena ini masalah umat, yang ngeluarin umat, bukan uang APBD, bukan uang APBN, tapi ini uang zakat, infak, dan sodakoh,” tegasnya.
“Coba bayangkan kalau uang ini dikelola dengan cara tidak baik oleh orang orang yang tidak benar dari proses awalnya tidak benar, maka kami khawatir nanti akan disalahgunakan wewenang ini. Malah justru akan melayani kepentingan kepentingan orang yang mendudukkan mereka disana, kepentingan politik dan lain sebagainya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan, mengaku belum mengetahui alasan pasti ketidakhadiran Pansel meski sebelumnya mereka menyatakan siap hadir.
“Kemarin pansel akan menyatakan hadir. Namun dinamika berbeda, apa yang menjadi kendala ketidak hadiran pansel kita belum tahu, belum ada informasi juga ke komisi V,” jelasnya.
Disisi lain, Sudiartawan meminta Laskar NTB untuk menyampaikan catatan-catatan terkait indikasi ketidak profesionalan Pansel komisioner Baznas NTB guna dijadikan bahan laporan ke pimpinan DPRD NTB.
“Buk ketua meminta kepada kami komisi V untuk menyampaikan laporan kepada pimpinan dan pimpinan akan menindak lanjutinnya nanti,” ujarnya.
Sudiartawan juga menanggapi desakan Laskar NTB yang meminta dikeluarkannya rekomendasi agar Baznas RI mengambil alih pelaksanaan rekrutmen tersebut.
“Apa hasil rekomendasinya nanti akan kita diskusikan. Nanti kita informasikan ke rekan-rekan Laskar NTB melalui ketuanya. Tunggu jawaban Ibu ketua dulu setelah kita laporkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pihak Biro Kesra yang hadir turut mengungkap bahwa 10 calon yang diajukan ke Baznas Pusat tidak memiliki sertifikat kompetensi. “Tidak ada, Pak,” jawab perwakilan Biro Kesra saat ditanya Ketua Komisi V.
Menutup rapat, DPRD NTB meminta Laskar NTB untuk menyerahkan indikator hasil seleksi Pansel, termasuk hasil tes wawancara dan tes tulis. Laskar NTB berjanji akan menyerahkan dokumen tersebut pada Senin, 5 Mei 2025.