Lintasmandalika.com – Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Pathul Bahri, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari menekan angka pengangguran hingga memperkecil ketimpangan pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi tantangan yang hendak dijawab melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 yang diajukan dengan nilai pendapatan daerah sebesar Rp 2,53 triliun.
Pathul menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kabupaten Lombok Tengah sekaligus penyampaian penjelasan nota keuangan dan Ranperda APBD 2027 di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (14/10/2026).
Dalam pidatonya, Pathul menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan sesungguhnya bukan hanya semata-mata tentang membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau gedung-gedung pelayanan publik. Pembangunan pada hakikatnya adalah tentang upaya menghadirkan harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas kesejahteraan masyarakat,” kata Pathul.
Menurut dia, APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan, memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Pathul mengakui, meskipun sejumlah indikator pembangunan Lombok Tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius.
Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka yang masih perlu ditekan, ketimpangan pembangunan yang harus diperkecil, serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, produktivitas sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif dinilai masih perlu diperkuat agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Pemerintah daerah, kata Pathul, ingin memastikan pertumbuhan ekonomi, termasuk yang didorong investasi dan pariwisata, dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat setempat.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam arah kebijakan APBD 2027, terutama di tengah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027 yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2.531.215.618.000 atau sekitar Rp 2,53 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.530.920.264.039 atau sekitar Rp 2,53 triliun.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pathul menjelaskan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, penguatan tata kelola badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengoptimalkan pendapatan transfer.
Dalam penyusunannya, rancangan APBD 2027 turut disesuaikan dengan perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 30,88 miliar, yang bersumber dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 31,18 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Dengan struktur tersebut, rancangan APBD 2027 disusun dalam posisi berimbang setelah memperhitungkan pendapatan, belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Pathul mengatakan, rancangan APBD 2027 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan tema “Penguatan Transformasi Masmirah”.
Tema tersebut diarahkan untuk mendorong Lombok Tengah menjadi daerah yang lebih maju, berdaya saing, mandiri, sejahtera, dan harmonis.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan pada 2027.
Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Ketiga, pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kelima, penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Kelima prioritas tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Tengah 2025-2029 sekaligus menyelaraskan pembangunan daerah dengan target nasional dan Provinsi NTB.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat, termasuk pembayaran gaji, kebutuhan operasional pemerintahan, serta dukungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Penganggaran juga diarahkan untuk memenuhi ketentuan belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah, pemenuhan layanan dasar, serta transfer kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, APBD 2027 dirancang untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program tiga juta rumah, dan ketahanan pangan.
Pada sektor ekonomi, belanja daerah akan diarahkan kepada sektor yang dinilai memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.
Pemerintah juga akan memprioritaskan program peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan akurasi data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil pertanian maupun perikanan.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, memperkuat layanan dasar, serta mempercepat penurunan stunting.
Pathul berharap kebijakan belanja tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pathul menegaskan, pembangunan melalui APBD 2027 tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan pembangunan juga menjangkau desa-desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, kelompok rentan, dan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan pariwisata dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan, bukan sekadar proyek pembangunan fisik,” kata Pathul.
Dia mengakui, masih ada harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab dan kebutuhan pembangunan yang belum dapat dipenuhi seluruhnya.
Namun, dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan anggaran agar program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pathul pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan, memperkuat persatuan, dan mendukung pembangunan Lombok Tengah yang lebih mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.