Lintasmandalika.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram menggelar talkshow interaktif bertema “Laporkan dan Basmi Rokok Ilegal” melalui siaran Radio Mandalika FM, Senin (20/7/2026).
Kegiatan ini digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, cara mengenalinya, serta pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan peredarannya guna melindungi penerimaan negara dan pembangunan daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, perwakilan KPPBC Mataram, Choiril Rochman, serta Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Lombok Tengah, Lalu Rusdi, S.Sos.
Choiril Rochman menjelaskan, cukai hasil tembakau merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.
Ia menerangkan, Bea Cukai memiliki dua fungsi utama, yakni mengawasi barang yang masuk dari luar negeri dan memungut cukai atas barang kena cukai yang diproduksi di dalam negeri.
“Barang kena cukai saat ini meliputi etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau,” jelasnya.
Menurut Choiril, penerimaan dari cukai hasil tembakau memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dana tersebut, kata dia, dikembalikan kepada daerah untuk membiayai program kesehatan, penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Choiril juga mengingatkan masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal.
Ia menyebutkan sedikitnya ada empat kategori rokok ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
“Misalnya pita cukainya untuk kemasan 12 batang, tetapi isi bungkusnya 20 batang. Itu juga termasuk rokok ilegal meskipun membayar cukai, karena tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Choiril menegaskan, maraknya rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara dan dana yang kembali ke daerah, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat antara produsen legal dan ilegal.
Selain itu, menurutnya, industri rokok ilegal juga berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan karena umumnya menggunakan mesin dengan kapasitas produksi sangat besar, berbeda dengan industri rokok legal yang banyak menyerap tenaga kerja.
Sementara itu, Kabid PPUD Satpol PP Lombok Tengah, Lalu Rusdi, mengatakan pihaknya terus menggencarkan operasi pemberantasan rokok ilegal yang menyasar pedagang hingga grosir.
Ia mengakui peredaran rokok ilegal di Lombok Tengah masih cukup masif karena dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.
“Kondisi ekonomi masyarakat memang membuat sebagian orang beralih ke rokok ilegal karena lebih murah. Namun masyarakat juga harus memahami bahwa kandungan rokok ilegal tidak diketahui secara pasti karena tidak melalui proses pengawasan dan pengujian sebagaimana rokok legal,” katanya.
Lalu Rusdi mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Satpol PP Lombok Tengah telah melaksanakan empat kali operasi pemberantasan di sejumlah kecamatan.
“Hasilnya kami mengamankan sebanyak 58.280 batang rokok ilegal dan 2.850 gram tembakau iris. Ini baru langkah awal dan kami akan terus melakukan penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal di Lombok Tengah,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas penjualan rokok ilegal kepada Satpol PP maupun Bea Cukai.
“Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi. Jika menemukan orang yang memperjualbelikan rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP atau Bea Cukai agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.