Mataram – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, S.Sos., M.Si., menerima Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Lombok Tengah dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sekitarnya yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram (Unram), Selasa (23/6/2026).
Penyerahan STR TTIS tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan keamanan siber nasional sekaligus menandai pengakuan resmi terhadap keberadaan dan kesiapan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan keamanan siber di NTB itu juga dirangkaikan dengan penyampaian materi strategis dari BSSN mengenai perkembangan ancaman siber, tata kelola keamanan informasi, serta penguatan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN menekankan bahwa keamanan siber tidak lagi sekadar persoalan teknologi informasi, melainkan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, melindungi data pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, menyambut baik penyerahan STR TTIS tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal. Menurutnya, keberadaan TTIS menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mendeteksi, merespons, dan memulihkan berbagai insiden siber yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan maupun keamanan data.
“Registrasi TTIS ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung penguatan keamanan siber nasional. Di tengah percepatan digitalisasi layanan publik, perlindungan terhadap sistem dan data pemerintah menjadi kebutuhan yang sangat penting,” ujar Nursiah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta membangun budaya keamanan informasi guna mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif, dan terpercaya.
Berdasarkan paparan BSSN dalam kegiatan tersebut, NTB menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan komitmen kuat dalam pembentukan dan registrasi TTIS di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran tim yang telah terdaftar secara resmi diharapkan mampu memperkuat ekosistem keamanan siber daerah sekaligus mendukung terwujudnya ruang siber yang aman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui registrasi TTIS ini, Kabupaten Lombok Tengah semakin mempertegas komitmennya dalam membangun pemerintahan digital yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap aset informasi dan data publik di era transformasi digital.