Lintasmandalika.com — Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), kritik keras datang dari kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim. Ia menilai jalannya pemerintahan saat ini kehilangan arah dan tidak menunjukkan fokus yang jelas.
“Memasuki tahun kedua, seharusnya arah kepemimpinan sudah tegas. Tapi yang terlihat justru seperti berjalan tanpa arah,” tegas Lukman.
Ia menyoroti pemerintah provinsi yang dinilai masih berkutat pada isu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa capaian yang nyata. Polemik terbaru terkait PT Gerbang NTB Emas (GNE) menjadi contoh yang memperlihatkan lemahnya tata kelola dan komunikasi publik.
Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Riduan Mas’ud sebelumnya menyebut Surat Keputusan jajaran direksi berasal dari Gubernur. Namun pernyataan itu kemudian diralat oleh juru bicara pemerintah, Ahsanul Khalik, yang menyebut keputusan masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi menunjukkan ketidaksiapan dan lemahnya koordinasi internal pemerintah,” ujarnya.
Menurut Lukman, energi pemerintah terlalu banyak dihabiskan untuk membangun narasi di ruang publik, alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh BUMD.
Ia menilai, jika memang belum ada perubahan signifikan, pemerintah tidak perlu sibuk membuat framing seolah-olah telah terjadi kemajuan.
“Fokus saja benahi BUMD seperti Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, dan Jamkrida. Jangan sibuk bicara kalau belum ada hasil,” katanya.
Lukman bahkan menyebut, jika ada BUMD yang terus merugi dan membebani daerah, langkah tegas berupa likuidasi harus berani diambil.
“Jangan dipertahankan hanya demi kepentingan tertentu. Kalau membebani, tutup saja,” tegasnya.
Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu menonjolkan aktivitas seremonial, seperti pembagian sembako oleh gubernur dan wakil gubernur.
“Pembagian sembako itu kerja dinas. Tidak perlu selalu dijadikan panggung pimpinan. Ini justru memberi kesan pemerintah lebih sibuk pencitraan daripada kerja nyata,” sindirnya.
Lebih jauh, Lukman menilai hingga kini belum terlihat arah kebijakan yang jelas dalam sektor-sektor strategis. Program pemberdayaan masyarakat dinilai belum berjalan, begitu juga dengan pengembangan kepemudaan, ekonomi kreatif, penguatan kawasan pesisir, hingga pemberdayaan masyarakat lingkar hutan.
“Tidak terlihat desain besar pembangunan. Semua seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, kinerja birokrasi juga dinilai stagnan. Hingga triwulan kedua tahun kedua, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan eksekusi program yang konkret. Program unggulan seperti Desa Berdaya masih sebatas wacana.
“Kalau masih ‘akan’ dan ‘direncanakan’, ini bukan pemerintahan, ini kampanye yang tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada sektor infrastruktur. Lukman menilai kualitas jalan di NTB justru mengalami penurunan dalam periode kepemimpinan saat ini. Ia juga menyoroti gagalnya proyek jalan Lenangguar–Lunyuk sebagai preseden buruk yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.
“Infrastruktur dasar saja tidak terurus dengan baik. Ini menunjukkan problem serius dalam manajemen pemerintahan,” tegasnya.
Ia menyimpulkan, tanpa perubahan arah dan keberanian mengambil keputusan strategis, pemerintahan Iqbal–Dinda berisiko kehilangan momentum.
“Kalau terus seperti ini—banyak narasi, minim eksekusi—maka wajar publik menilai kepemimpinan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.