Lintasmandalika.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, menanggapi langkah Pemerintah Daerah Lombok Tengah yang mendatangkan cabai dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai upaya menstabilkan harga cabai di daerah tersebut.
Ferdian mengapresiasi kebijakan tersebut, terutama sebagai langkah jangka pendek dalam mengendalikan lonjakan harga cabai di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idulfitri.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut untuk menstabilkan harga cabai sebagai langkah jangka pendek di bulan puasa ramadan dan menjelang lebaran nanti,” ujarnya, (2/3/2026).
Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah lonjakan harga cabai kembali terjadi di masa mendatang.
Pasalnya, Lombok Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai yang cukup besar, bahkan kerap mengalami surplus produksi.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola distribusi hasil panen cabai dari petani agar dapat langsung terserap di pasar lokal Lombok Tengah.
“Ke depan, untuk langkah jangka panjang, perlu ada solusi dan strategi untuk mencegah kenaikan harga cabai yang tinggi ini terjadi kembali. ,” katanya.
Selain itu, Ferdian juga menekankan pentingnya dukungan permodalan bagi petani maupun pelaku usaha perdagangan agar hasil produksi cabai dapat terserap dengan harga yang layak bagi petani sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ia menilai optimalisasi akses permodalan dapat membantu petani menjual hasil panennya dengan harga yang sesuai, sementara pedagang di pasar tetap bisa menjual cabai dengan harga yang tidak jauh dari standar harga yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, ia berharap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat berperan aktif dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
“Selain itu, diharapkan program-program dari OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, BUMD Perbankan, dan OPD terkait lainnya dapat membantu memberikan solusi terkait hal ini.,” pungkasnya.