Lintasmandalika.com – Aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) berlangsung panas di depan Pengadilan Agama Praya, Senin (2 Februari 2025).
Aksi ini menyedot perhatian publik setelah terjadi peristiwa tak biasa, Kepala Pengadilan Agama Praya bersama sejumlah pejabat disumpah menggunakan Al-Qur’an di hadapan massa aksi.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes GMPRI terhadap dugaan kejanggalan dan praktik tidak adil dalam sejumlah penanganan perkara, khususnya kasus sengketa tanah yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, dalam menyebutkan bahwa banyak keputusan Pengadilan Agama Praya yang patut dipertanyakan, Ia mencontohkan eksekusi tanah warga di wilayah Praya Timur yang menurutnya tidak pernah berstatus sebagai objek perkara.
“Terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pengadilan agama. Contohnya Pengadilan Agama Praya ini pernah mengeksekusi tanah warga di Praya Timur, padahal tanah itu tidak pernah berperkara,” tegas Rindawanto.
Ia juga mengungkap adanya masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah sah serta keterangan saksi lengkap, namun justru kalah dalam proses persidangan. Setelah dikaji, GMPRI menduga ada keterangan saksi yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan majelis hakim.
“Ada masyarakat yang punya sertifikat dan saksi lengkap, tapi dikalahkan. Setelah saya pelajari, ternyata keterangan saksi-saksi itu tidak masuk. Ini kami duga ada permainan oknum-oknum di Pengadilan Agama,” ujarnya.
Sebagai bentuk tuntutan moral dan simbol penyucian lembaga peradilan, GMPRI meminta pimpinan Pengadilan Agama Praya bersumpah di atas Al-Qur’an. Permintaan tersebut dikabulkan. Di hadapan massa aksi, Kepala Pengadilan Agama Praya, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., bersama sejumlah pejabat, melakukan sumpah sebagai bentuk komitmen integritas.
“Makanya tadi kita sumpah langsung, karena kita ingin menyucikan kembali dari oknum-oknum penjahat yang ada di Pengadilan Agama Praya, supaya tidak ada lagi keresahan di masyarakat dan tidak ada lagi korban,” kata Rindawanto.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Pengadilan Agama Praya Muh. Safrani Hidayatullah menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan menganggap aksi itu sebagai bagian dari kontrol publik.
“Kami persilahkan, karena itu juga bagian dari bentuk tanggung jawab kami. Itu memang bagian dari yang seharusnya kami lakukan untuk memperkuat integritas dan saling mengingatkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan sikap tegas institusi peradilan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Insya Allah kami sebagai pimpinan, mewakili Mahkamah Agung di sini, dengan tegas menyatakan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam pemeriksaan perkara,” tegasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir kondusif.
GMPRI menegaskan akan terus mengawal kasus-kasus yang dinilai bermasalah serta mendorong reformasi dan transparansi di tubuh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Praya.