Lombok Tengah – Serikat Mahasiswa Teres Bereng menyatakan penolakan keras terhadap rencana penggusuran warga di kawasan Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Mereka menyebut tindakan ITDC sebagai bentuk penjajahan modern yang mengatasnamakan pembangunan pariwisata.
“Ini bukan sekadar konflik lahan biasa. Ini adalah perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih investasi dan pembangunan,” tegas Ketua Presidium Serikat Mahasiswa Teres Bereng, Lalu Wahyu Alam, pada Senin 14 Juli 2025 .
Wahyu menyampaikan bahwa kawasan Tanjung Aan dulunya merupakan lahan terlantar tanpa fasilitas wisata apa pun. Justru warga lokal yang pertama kali membersihkan dan membangun kawasan itu hingga menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun kini, lanjut Wahyu, ketika kawasan itu mulai ramai dan menjadi perhatian global, justru rakyat dianggap sebagai pengganggu investasi. “ITDC datang seolah pemilik mutlak, bertindak semena-mena terhadap warga yang telah puluhan tahun hidup dan mengelola lahan di sini,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti ITDC, Serikat Mahasiswa Teres Bereng juga mengecam sikap diam Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Mereka menilai gubernur dan bupati telah gagal melindungi warganya sendiri.
“Alih-alih membela rakyat, para pemimpin daerah justru berdiam diri dan membiarkan aparat digunakan sebagai alat represi. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Wahyu.
Dalam pernyataan sikapnya, Serikat Mahasiswa Teres Bereng menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Menghentikan segera seluruh bentuk penggusuran rakyat Tanjung Aan oleh ITDC.
2. Menarik seluruh aparat keamanan dari kawasan konflik.
3. Mendesak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah untuk berpihak kepada rakyat.
4. Melakukan audit total terhadap proyek Mandalika yang dinilai gagal menyejahterakan masyarakat.
5. Memberikan jaminan hukum atas tanah dan usaha rakyat yang telah dibangun secara mandiri selama puluhan tahun.
Serikat Mahasiswa Teres Bereng juga menegaskan siap turun ke jalan jika pemerintah terus berpihak pada investor dan mengabaikan jeritan rakyat. Mereka menyatakan bahwa rakyat bukanlah tamu di tanahnya sendiri.
“Tanah yang dihidupi rakyat selama puluhan tahun tidak akan kami biarkan digusur demi kepentingan korporasi. Lawan penggusuran! Lawan perampasan tanah! Tanah untuk rakyat, bukan untuk investor!,”tegasnya.