Mataram – Forum Rakyat NTB menggelar hearing di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mataram untuk mempertanyakan kejelasan proyek Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu yang hingga kini mangkrak tanpa kejelasan.
Dengan pagu anggaran sebesar Rp70 miliar, proyek ini seharusnya berjalan sesuai jadwal, namun progres pembangunannya tidak jelas, memicu dugaan adanya penyimpangan anggaran.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, menegaskan bahwa proyek ini harus diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu. Uang rakyat Rp70 miliar harus dipertanggungjawabkan. Jika ada indikasi permainan kotor, maka harus dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Aldi, SH, Ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek.
“Mengapa proyek sebesar ini molor tanpa alasan yang jelas? Apakah ada kongkalikong antara pihak kampus dan kontraktor? Jika tidak ada transparansi, kami akan melaporkan masalah ini ke KPK untuk dilakukan audit forensik,” ujarnya.
Sekretaris Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat, Nurdin, SH, mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) tahun 2017, yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Jangan sampai proyek ini menjadi sejarah hitam Poltekkes Mataram yang baru. Jika tidak ada kejelasan, maka kami akan menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait,” katanya.
Anggota Forum Rakyat NTB, Ebit, menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke jalan jika tidak ada jawaban yang memuaskan dari Poltekkes.
“Jika Poltekkes dan kontraktor tetap bungkam, kami siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan. Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir orang,” jelasnya.
Tuntutan Forum Rakyat NTB
1. Dilakukan audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
2. Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
3. Jika ditemukan indikasi korupsi, segera proses hukum pihak-pihak terkait.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Forum Rakyat NTB mengancam akan melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak transparansi dan pertanggungjawaban dari Poltekkes Mataram.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor dan tidak ada kejelasan, maka jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” tegas Forum Rakyat NTB.
Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini enggan memberikan komentar terkait keterlambatan proyek. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.