Lombok Tengah – Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Provinsi NTB, yang juga Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, SIP M.AP, mengapresiasi pemerintah pusat, khususnya PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Mauritz Panjaitan, yang telah memilih Lombok sebagai lokasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) RI untuk Kabupaten Muaro Jambi.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami, selaku Koordinator Apkasi Wilayah Nusa Tenggara Barat, dijadikannya Lombok sebagai Lokasi Bimbingan Teknis untuk rekan-rekan dari Kabupaten Muaro Jambi dengan materi yang menurut kami sangat penting ini, yaitu terkait dengan SIPD RI.” Ungkapnya di Hotel Golden Palace Mataram Kamis 23/1/2025.
Pathul Bahri, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB, menjelaskan bahwa SIPD merupakan aplikasi terpadu yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung efisien, transparan, akuntabel, dan auditable.
SIPD adalah manifestasi nyata dari komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penguatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
“Implementasi SIPD kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional,” jelasnya.
Bupati Lombok Tengah tersebut menegaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan APBD dan penatausahaan, pemerintah daerah diwajibkan menggunakan SIPD untuk menyusun dokumen anggaran dan penerbitan SPJ, SPT, SPM, dan SP2J.
Koordinator APKASI NTB itu juga mengungkapkan bahwa pada 9 Januari lalu, APKASI diundang oleh BPK RI untuk membahas persiapan laporan keuangan daerah berbasis SIPD, yang juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI.
Hal ini menunjukkan pentingnya peran SIPD, khususnya dalam modul penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan, yang diharapkan menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pathul Bahri menyadari bahwa pengimplementasian SIPD tidak tanpa tantangan. Banyak daerah, terutama yang memiliki keterbatasan teknologi dan SDM, menghadapi kesulitan dalam menjalankan sistem ini.
Untuk itu, APKASI berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih dalam hal pendampingan teknis dan pelatihan kepada daerah-daerah, agar SIPD dapat diimplementasikan dengan baik.
“Tak sedikit daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan teknologi dan jaringan serta SDM mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem ini,” katanya..
“Kami mewakili Dewan Pengurus, sangat senang dan bangga, bahwa Kabupaten Muaro Jambi sangat concern terhadap peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknis ini. Artinya, Kabupaten Muaro Jambi sudah menyiapkan SDM-SDM handal untuk menjalankan SIPD RI. Semoga, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang besar bagi pengelolaan keuangan Kabupaten Muaro Jambi,” tambah Bupati Lombok Tengah.
Terakhir, kata Pathul Bahri, Apkasi NTB berkomitmen mendukung penuh pengimplementasian SIPD RI di seluruh daerah, dan dia berharap agar seluruh pihak terkait dapat bekerjasama untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan Lembaga-lembaga terkait adalah kunci dari keberhasilan pengimplementasian SIPD RI.
Diakhir sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Tengah khususnya sangat perhatian dalam peningkatan pendidikan dan peningkatan SDM.
Salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak anak miskin dan yatim ke fakultas kedokteran. Ini selaras dengan program APKASI yakni meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia di daerah.
“Atas program beasiswa mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 10 orang secara gratis tanpa menggunakan non APBD membuat pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada kami ini bukti kami bahwa anak anak miskin yatim yang merupakan para penghafal Alquran ingin menyetarakan mereka dengan masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk sekolah di kedokteran,” tutupnya.