Lombok Tengah – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) musnahkan surat suara rusak pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.
Pemusnahan tersebut dilakukan langsung oleh ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah yang disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), TNI-Polri, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan para tamu undangan.
Pemusnahan itu berlangsung di halaman Aerotel Praya Lombok Tengah, Selasa 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 malam wita.
Ketua KPU Lombok Tengah, Hendri Harliawan menyampaikan bahwa pemusnahan ini adalah agenda wajib yang diamanatkan PKPU untuk melakukan pemusnahan kertas suara rusak.
Ia mengatakan, pemusnahan surat suara ini sudah berproses dari awal sampai akhir yang direkap oleh KPU Lombok Tengah per pemilihan.
“Jadi sisa surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu yang rusak adalah 4.020 lembar, sementara kertas suara rusak untuk pemilihan DPR RI berjumlah 364.” Katanya.
Sementara kertas suara rusak untuk pemilihan DPD berjumlah 1.257 lembar, sedangkan DPRD Provinsi berjumlah 2.228 lembar yang terbagi menjadi 2 dapil. Dapil 7 sebanyak 471 lembar sementara dapil 8, 1.757 lembar.
“Untuk surat suara rusak pemilihan DPRD Kabupaten sejumlah 1.172 yang dibagi berdasarkan 6 dapil, dapil pertama itu jumlahnya 308 lembar, dapil dua 459 lembar, dapil tiga 141 lembar, dapil empat 71 lembar, dapil lima 60 lembar dan dapil enam 133 lembar.” Jelasnya.
Disisi lain Hendri mengatakan, pendistribusian surat suara pemilihan hingga saat ini masih berlangsung di beberapa TPS di Kecamatan Kopang, Batukliang, dan Praya Barat Daya.
“Tetapi tidak banyak, ada yang tinggal dua kotak, ada yang tiga kotak di batukliang.” Ujarnya.
Kendati begitu, Hendri memastikan secara keseluruhan pendistribusian sudah dilakukan ke masing-masing TPS di Lombok Tengah sudah hampir 100 persen.
“Secara keseluruhan kita sudah melakukan pendistribusian ke masing-masing TPS hampir 98 persen.” Katanya.
Pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara pemusnahan surat suara oleh ketua KPU Lombok Tengah, Bawaslu dan pihak Kepolisian.