Bali – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pastikan tahun kinerja 2023 akan terselesaikan dengan optimal, serta mempersiapkan rencana kerja tahun 2024 secara progresif dan akuntabel.
Sehingga menghasilkan peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, yang tentu saja dibarengi dengan laporan pertanggungjawaban yang baik.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar pada saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2023.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Bali, Rabu (29/11) dengan menghadirkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) Parlindungan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Ignatius MT Silalahi beserta jajaran, hadir langsung guna mengoptimalkan rencana kerja tahun 2024 dari Ditjen AHU khususnya di wilayah kerja Nusa Tenggara Barat.
Pada dasarnya, penyelenggaraan giat ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan dukungan Ditjen AHU guna pelaksanaan Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, dan penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Program Kerja AHU tahun 2024 dengan Kantor Wilayah.
Tujuan utamanya tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor wilayah dalam mendukung Program Strategis Ditjen AHU.
Tidak lupa, melanjutkan amanat dari Menkumham Yasonna H Laoly, Cahyo juga berpesan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik mengingat akan diselenggarakannya pesta demokrasi.
Sehingga jajaran Kemenkumham RI diminta untuk bersikap netral berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara berposisi netral, bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik.