Lombok Utara – Wakil Bupati Lombok Utara buka kegiatan pelatihan menggunakan Aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSPKE) Berbasis Android.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Sosial PP dan PA KLU Fathurrahman S.ST, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain ST., M.Si, Sekban Bappeda KLU Nur Asmaun Gunadi, S.Sos.,MM. bertempat di aula kantor Bupati KLU Selasa 23 Mei 2023.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS pada tahun 2022 angka kemiskinan di KLU sebesar 25,93 persen mengalami penurunan sebesar 1,11 persen dari tahun 2021, yaitu sebesar 27,04 persen. Terjadi penurunan warga miskin sejumlah 1.880 jiwa. Berdasarkan persentase, KLU masih berada posisi 10 Kabupaten/Kota di NTB.
“Dengan posisi kemiskinan KLU paling terakhir perlunya dilakukan percepatan dalam penurunan angka kemiskinan yang komprehensif, efektif dan efisien dengan mengidentifikasi penduduk miskin yang ada di KLU,” sebut Danny.
Lebih lanjut, Wabup yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) KLU itu mengemukakan, meskipun persentase masyarakat miskin mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat miskin ekstrem masih cukup tinggi.
Berdasarkan data yang diterima tambah Danny, miskin ekstrem di KLU sebanyak 33.152 KK, selanjutnya Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dilakukan pemadanan data dengan DTKS yang telan dilakukan verifikasi sejak 2021, didapatkan hasil sebanyak 85,56 persen padan dengan DTKS dan sisanya sebanyak 14,44 persen tidak padan, disebabkan oleh beberapa hal seperti NIK tidak terdaftar, keluarga ASN/TNI/POLRI, meninggal dunia, NIK ganda serta lainnya.
Diungkapkannya, data merupakan prioritas baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga data P3KE diharapkan terverifikasi dan tervalidasi dengan baik.
Selain itu sambung Danny, kesempatan ini juga menjadi langkah awal untuk meng-update data kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, sehingga intervensi kemiskinan dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Kita harus bisa memastikan masyarakat mendapatkan hak sesuai kebutuhannya bukan sesuai keinginannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan SDA Iskandar Zulkarnain ST, M.Si menyampaikan bahwa pelatihan dan bimtek VVDSPKE merupakan salah satu program Bappeda Provinsi NTB dalam misi memutakhirkan data P3KE yang akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi NTB.
“KLU menjadi lokasi pertama dilakukan kegiatan Bintek VVDSPKE berbasis Android ini,”
terangnya.
Iskandar juga membeberkan, kemiskinan ekstrem di NTB sebanyak 176.029 jiwa dan berada di posisi ke-8 dari akhir diantara Provinsi lain di Indonesia, dimana masalah penangnan kemiskinan adalah ketepatan sasaran.
“Jika sasarannya tepat maka penanganan kemiskinan akan cepat terlaksana.” imbuhnya.
Ditegaskannya, sasaran yang tidak tepat menjadi masalah penanggulangan kemiskinan di NTB, selain itu disebabkan oleh errornya data kemiskinan yang dimiliki, dimana error sebanyak 12 persen pada data kemiskinan sehingga diperlukan verifikasi dan validasi data.
“Dimana Pemerintah pusat menargetkan nol penduduk miskin ekstrem pada 2024, dan jika melihat progress dari daerah lain yang luar biasa penurunannya hal ini menjadi motivasi bagi kita dalam menanggulangi kemiskinan di daerah,” pungkasnya
Adapun peserta hadir langsung dari verifikator 32 orang, pendamping sosial masyarakat sebanyak 43 orang dan melalui virtual zoom meeting yang diikuti para kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota se-NTB. (teno)