LOMBOK TENGAH – Lembaga LI-TIPIKOR NTB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turun melakukan audit pengerjaan peningkatan 18 ruas jalan di Lombok Tengah (Loteng).
“18 proyek ruas jalan dari Dinas PUPR ini anggarannya mencapai Rp 200 miliar dari pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kami menduga banyak persoalan yang timbul dan menuai perhatian dari berbagai pihak,” kata Ketua Lembaga LI-TIPIKOR NTB, Fahri kepada wartawan, 31/10/22.
Ia menegaskan, berapa persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya soal pengerjaan yang diduga amburadul. Seperti talud jalan yang sudah rusak, material LPA dan LPB jalan yang tidak sesuai. Dan yang paling parah lagi, ada indikasi offside pembayaran pada proyek tersebut.
“Selain akan melakukan investigasi, kami juga akan bersurat ke BPK dan KPK untuk audit pengerjaan ruas jalan ini,” tegasnya.
Sebab, pihaknya mendapatkan informasi bahwa dalam pengerjaan beberapa ruas pengerjaan jalan ini banyak persoalan. Selain pengerjaan jalanya amburadul, namun juga ada dugaan-dugaan offside pembayaran. Kemudian, ada indikasi juga oknum pegawai PU juga ikut menjadi kontraktor di ruas jalan itu.
“Kami juga akan desak Komisi III DPRD Loteng untuk turun audit dan memanggil dinas dan para kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya juga akan mendesak DPRD untuk meminta pihak terkait untuk melakukan uji lab pada material yang digunakan untuk pengerjaan ruas jalan tersebut. Sebab, pihaknya melihat material LPA dan LPB sangat tidak sesuai yang digunakan.
“Pengerjaan ruas jalan ini menggunakan anggaran pinjaman. Jadi harus dikerjakan sesuai dengan aturan. Pasalnya jalan ini merupakan akses utama masyarakat,” terangnya.
Adapun beberapa ruas jalan yang sedang tahap pengerjaan diantaranya, ruas jalan Mertak Tombok, Aik Mual, Riris dan Bagek Tenten Desa Batunyala – Desa Braim, serta beberapa ruas jalan lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Loteng, HM. Bintang menyatakan, sebelumnya sudah turun monev terhadap pengerjaan beberapa ruas jalan yang menggunakan anggaran pinjaman tersebut. Dimana, dari hasil monev itu, ditemukan progres pengerjaan yang masih jauh dari harapan.
“Kalau hasil turun sebelumnya memang progresnya masih rendah. Tapi saya belum mengetahui progresnya yang sekarang,” terangnya.
Terkait dugaan offside pembayaran dan pengerjaan jalan yang amburadul, pihaknya sudah mendapatkan informasi itu dari masyarakat. Sehingga pihaknya dalam waktu dekat akan kembali memanggil Dinas PUPR dengan semua kontraktor untuk memperjelas persoalan tersebut. Bahkan pihaknya juga berencana akan kembali turun untuk melakukan pengecekan.
Jika nanti informasi itu benar, lanjutnya, pihaknya tidak segan-segan akan meminta BPK untuk melakukan audit terhadap semua pengerjaan ruas jalan yang menggunakan dana pinjaman ini.
“Kami di DPRD harus menjalankan tupoksi dan terus melakukan pengawasan di daerah ini. Apalagi pengerjaan jalan ini menggunakan dana pijaman yang cukup besar sekali,” tuturnya.
Ia menegaskan, intinya pihaknya dari DPRD akan melakukan pengawasan secara ketat pada pengerjaan beberapa ruas jalan ini. Hal itu dilakukan agar pengerjaan ruas jalan sesuai dengan aturan yang ada.
“Kami tidak ingin pengerjaan ruas jalan ini dikerjakan secara asal-asalan oleh perusahaan pemenang tender. Karena ini menyangkut kebutuhan kita bersama sebagai pengguna jalan,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, H Mayuki. Ia menegaskan, pihaknya akan turun bersama Komisi III untuk melihat hasil pengerjaan beberapa ruas jalan yang sedang dikerjakan tersebut. Bila nanti ada temuan pengerjaannya tidak sesuai, pihaknya dari DPRD akan memanggil Dinas PUPR dan pihak perusahaan yang mengerjakan.
“Kami akan turun dulu untuk melihat hasil pengerjaan beberapa ruas jalan itu. Baru kita mengambil langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian yang dikonfirmasi via WhatsApp mengaku belum mendapatkan laporan soal itu. “Saya baru balik cuti. Sementara mulai hari ini Kabid dan pejabat Bina Marga ke Jakarta,” ujarnya singkat.