Lintasmandalika.com — Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna menekan angka pengangguran dan memberdayakan masyarakat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar rapat koordinasi Tim Pokja guna membahas serta menyempurnakan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Kegiatan strategis yang mempertemukan unsur kepolisian dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB ini dilangsungkan di Ruangan Subdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda NTB, Rabu (4/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Dirbinmas Polda NTB Kombes Pol. Sudartomo, S.I.K., M.Si., Kasubdit Binsatpam/Polsus Ditbinmas Polda NTB, unsur perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Roops Polda NTB, Bidkum Polda NTB, serta Setum Polda NTB.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyusunan PKS ini merupakan langkah konkret kepolisian dalam menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya penyediaan ruang kerja dan pembinaan ketenagakerjaan.
“Program POLIRAN merupakan wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui sinergi yang erat dengan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait, kami bertekad merumuskan payung hukum yang kuat agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas,” ujar Kombes Pol. Mohammad Kholid.
Sementara itu, dalam arahannya saat memimpin jalannya rapat, Dirbinmas Polda NTB Kombes Pol. Sudartomo, S.I.K., M.M., memberikan penekanan penting terkait esensi kolaborasi dan ketepatan regulasi dalam pelaksanaan program jangka panjang ini.
“Kami menekankan agar seluruh Tim Pokja dan instansi terkait memiliki kesamaan persepsi yang utuh. Setiap pasal dan mekanisme dalam draft PKS ini harus diselaraskan secara cermat dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Tujuannya agar kerja sama ini memiliki landasan yang kuat, akuntabel, dan berkesinambungan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Bumi Gora,” tegas Kombes Pol. Sudartomo.
Rangkaian kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut diisi dengan paparan, sesi diskusi mendalam, serta penelaahan pasal demi pasal terhadap substansi draft kerja sama. Melalui masukan konstruktif dari seluruh instansi yang hadir, proses penyempurnaan PKS ini diharapkan segera rampung dan menjadi landasan operasional yang kokoh bagi implementasi Program POLIRAN ke depan.