Lintasmandalika.com — Perbaikan jalan lingkungan, bantuan modal usaha, peningkatan fasilitas Posyandu, hingga pengadaan sarana pengangkut sampah menjadi empat kebutuhan utama yang disuarakan warga Dusun Karang Daye Timuk, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhamad Akhyar, saat melaksanakan reses masa sidang 2026-2027, Selasa (3/11/2026).
Beragam usulan itu mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
Salah satu warga, Inaq Sandi, berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan gang di lingkungannya yang membutuhkan perbaikan.
Menurut dia, jalan lingkungan merupakan akses penting yang digunakan masyarakat setiap hari untuk menunjang berbagai aktivitas.
“Jalan gang merupakan akses penting yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas. Karena itu, kondisi jalan yang layak sangat dibutuhkan demi kelancaran mobilitas dan kenyamanan warga,” kata Inaq Sandi.
Selain infrastruktur, persoalan ekonomi juga menjadi perhatian warga. Inaq Inun menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan permodalan dinilai penting untuk membantu pelaku usaha kecil mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.
Dengan demikian, kapasitas produksi dan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkat.
Kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan turut disampaikan para kader Posyandu di Dusun Karang Daye Timuk.
Meski lokasi Posyandu telah tersedia, kondisi bangunan dan fasilitas pendukungnya dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih nyaman dan optimal.
Para kader menilai keberadaan Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
Di sisi lain, warga juga mengusulkan pengadaan sarana pengangkut sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan permukiman.
Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk mempermudah pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga kebersihan dusun dapat terjaga dengan baik.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Lalu Muhamad Akhyar mengatakan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, sekaligus mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Berbagai aspirasi yang disampaikan tentu menjadi perhatian dan akan kami tampung untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD,” terangnya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah perlu memperhatikan berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga kebersihan lingkungan.
Menurut Akhyar, seluruh aspirasi yang disampaikan warga merupakan kebutuhan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Perbaikan jalan lingkungan, misalnya, berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat.
Sementara bantuan modal usaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga.
Adapun peningkatan fasilitas Posyandu dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak, sedangkan sarana pengangkut sampah menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan nyaman.
“Berbagai usulan ini dapat dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk mengetahui kebutuhan teknis, kewenangan, serta peluang tindak lanjut melalui program pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya.
Akhyar juga mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi dan ikut mengawal proses pembangunan agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia menekankan, reses tidak semestinya berhenti sebagai agenda formal lembaga legislatif, tetapi menjadi ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.