Lintasmandalika.com – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Jontlak, Praya Tenfah, Senin (15/6/2026).
Meski memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Fraksi NasDem menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan Fraksi NasDem, predikat WTP dinilai sebagai indikator keberhasilan dalam aspek administrasi dan pelaporan keuangan.
Namun, capaian tersebut disebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan program maupun pengawasan di lapangan.
Masih adanya sejumlah persoalan yang melibatkan beberapa OPD hingga berujung pada proses hukum menjadi sinyal bahwa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD perlu diperkuat.
Fraksi NasDem yang beranggotakan Ahmad Syamsul Hadi sebagai Ketua, Murdani sebagai Wakil Ketua, Ki Agus Azhar sebagai Sekretaris, serta Wirman Hamzani, Lalu Galih Setiawan, dan Muhamad Saleh sebagai anggota, juga menyoroti sejumlah aset yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Beberapa aset yang menjadi sorotan antara lain Rumah Mutiara, Sentra Walet dan Rumah Potong Hewan di Barabali, Sentra Pengolahan Tepung Tapioka di Pancor Dao, Sentra Penampungan dan Produksi Tembakau, serta Pasar Seni Sengkerang.
Menurut mereka, aset-aset tersebut seharusnya mampu menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara maksimal.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai APBD 2025 belum sepenuhnya mencerminkan arah pembangunan daerah, terutama dalam penanganan persoalan lingkungan dan infrastruktur.
Sejumlah isu yang disorot meliputi pengelolaan sampah, penerangan jalan umum (PJU), penataan kabel internet yang semrawut, kawasan kumuh di Kota Praya, penyediaan air bersih, hingga kondisi ruas jalan Marong-Teruwai.
Mereka menyebut kerusakan jalan yang menghubungkan Kecamatan Praya Timur dan Pujut tersebut sudah cukup parah dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Di sektor pelayanan publik, Fraksi NasDem mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah setelah RSUD Praya naik status menjadi rumah sakit tipe B.
Mereka juga meminta kejelasan terkait pengupahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang disebut belum mendapatkan kepastian sejak Oktober 2025. Sorotan lainnya diarahkan pada sektor pendapatan daerah.
Fraksi NasDem meminta penjelasan pemerintah terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti rendahnya pendapatan dari sektor retribusi parkir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian besar pendapatan parkir daerah masih bertumpu pada kawasan bandara, sementara sekitar 100 titik parkir lainnya dinilai belum memberikan kontribusi yang optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi NasDem turut mendorong pemerintah daerah segera mengisi jabatan kepala OPD yang masih kosong agar tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Mereka juga mengingatkan agar dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah terus melakukan inovasi guna meningkatkan PAD melalui digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola pemerintahan, optimalisasi sumber daya manusia, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Pemandangan umum Fraksi NasDem tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.