Lintasmandalika.com – Ribuan tenaga kesehatan (nakes) PPPK paruh waktu (PW) di Kabupaten Lombok Tengah berencana mendatangi kantor DPRD setempat, Jumat (17/4/2026).
Aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap besaran gaji yang dinilai jauh dari kata layak, bahkan disebut hanya berkisar Rp200 ribu per bulan.
Ketua Forum Nakes Lombok Tengah, Bdn. Sumarni S.Keb, mengungkapkan bahwa gelombang massa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang.
Meski awalnya direncanakan sebagai agenda hearing dengan perwakilan terbatas, tingginya antusiasme nakes membuat banyak dari mereka memilih hadir langsung sebagai bentuk solidaritas.
“Kalau dari teman-teman nakes, sepertinya semua akan hadir, sekitar 1.000-an. Sebenarnya kami sudah meng-cut bahwa ini hanya hearing dan yang masuk hanya sekitar 20 orang perwakilan. Tapi minat teman-teman untuk datang sendiri itu karena kekecewaan mereka,” ujar Sumarni, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya sempat mencoba membatasi kehadiran peserta aksi.
Namun, dorongan solidaritas dan rasa ketidakadilan membuat para nakes tetap ingin terlibat langsung.
“Dari hasil komunikasi kami, teman-teman tetap akan hadir. Sebenarnya sudah kami halangi agar cukup perwakilan saja, tapi ini sebagai wujud solidaritas karena ada kekecewaan yang mendalam,” lanjutnya.
Sumarni menjelaskan, jumlah nakes honorer berstatus paruh waktu di Lombok Tengah mencapai sekitar 1.530 orang.
Mereka tersebar di 29 fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga lingkup Dinas Kesehatan.
Dalam aksi tersebut, para nakes membawa sejumlah tuntutan. Tuntutan utama adalah kenaikan gaji yang dinilai tidak manusiawi.
Saat ini, sebagian nakes hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu per bulan.
“Kalau mengacu pada UMR Lombok Tengah sekitar Rp2,7 juta, kami paham mungkin belum bisa menyamai. Tapi paling tidak target awal kami Rp1 juta,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Pasalnya, pada tahun 2026 ini, Pemerintah Daerah Lombok Tengah disebut tidak mengusulkan formasi PPPK bagi nakes paruh waktu.
“Yang kedua, kami memperjuangkan formasi. Karena Lombok Tengah saat ini tidak mengusulkan formasi PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu,” jelas Sumarni.
Kekecewaan semakin memuncak setelah muncul perbandingan gaji dengan tenaga non-medis seperti cleaning service (CS) dan sopir di lingkungan yang sama.
Disebutkan, gaji CS dan sopir mencapai Rp500 ribu, lebih tinggi dibanding sebagian nakes.
“Ini yang jadi bumerang. Ada ketimpangan antara gaji nakes dengan CS atau sopir. Padahal kami sama-sama bernaung di Dinas Kesehatan, bahkan kami menempuh pendidikan dengan biaya besar,” ujarnya.
Meski akan menggelar aksi, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap diupayakan berjalan.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk sementara menggantikan tugas mereka.
“Untuk pelayanan, kami sudah meminta teman-teman ASN agar bersedia menggantikan sementara,” katanya.
Disisi lain, Sumarni menegaskan bahwa beban kerja nakes paruh waktu tidak berbeda dengan ASN, termasuk dalam hal administrasi dan pelaporan kinerja seperti e-Kinerja (ekin).
“Beban kerja kami sama dengan ASN. Apa yang mereka kerjakan, itu juga kami kerjakan,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Sumarni, tidak sedikit nakes paruh waktu yang telah mengabdi hingga lebih dari 25 tahun tanpa kepastian status yang jelas.
Melalui aksi ini, para nakes berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kontrak kerja yang telah ditandatangani, serta mengkaji ulang kebijakan pengupahan.
“Harapan kami, kontrak yang sudah ditandatangani ini bisa dikaji ulang. Dan yang paling penting, kami berharap formasi PPPK penuh waktu bisa diusulkan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.