Lintasmandalika.com – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang digelar dalam rangka penyusunan RKPD 2027.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai unsur lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Sarjana SH menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang demokrasi pembangunan yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Di forum inilah kita diuji, apakah perencanaan yang disusun benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya menjadi dokumen administratif semata,” tegasnya.
Ia menyebutkan, melalui mekanisme reses, kunjungan kerja, dan interaksi langsung dengan masyarakat, DPRD telah menghimpun sebanyak 2.942 usulan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027.
Jumlah tersebut mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan di Lombok Tengah.
Dari ribuan usulan tersebut, sebagian besar didominasi kebutuhan infrastruktur sebanyak 528 usulan, pendidikan 283 usulan, kesehatan 54 usulan, ekonomi dan UMKM 201 usulan, serta sektor lainnya mencapai 1.876 usulan.
“Data ini menunjukkan masyarakat masih membutuhkan infrastruktur yang merata, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD juga menegaskan bahwa Pokir DPRD selaras dengan visi pembangunan daerah “MASMIRAH” yakni mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis.
Menurutnya, sektor infrastruktur dan ekonomi diarahkan untuk mendorong kemandirian daerah, sementara pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi peningkatan daya saing masyarakat.
“Seluruh program yang diusulkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga harmoni sosial berbasis nilai budaya lokal,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodasi sekaligus.
Oleh karena itu, diperlukan penajaman skala prioritas, sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan RKPD, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
“Jangan sampai yang direncanakan tidak sejalan dengan yang dianggarkan, dan yang dianggarkan tidak sepenuhnya dilaksanakan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi momentum memperkuat sinergi tersebut agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan cara biasa. Perencanaan harus lebih terarah, terukur, dan berdampak,” katanya.
Di akhir sambutannya, Ketua DPRD menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal dan memastikan pembangunan di Lombok Tengah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus memastikan setiap aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius dalam penyusunan RKPD 2027,” pungkasnya.