Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat telah terbentuk sebanyak 154 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat.
Namun, koperasi-koperasi tersebut hingga kini belum bisa beroperasi karena belum mengantongi badan hukum sebagai syarat legalitas.
Kepala Dinas Koperasi Loteng, Ihksan, mengatakan belum adanya badan hukum menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program Kopdes Merah Putih yang bertujuan memperkuat perekonomian desa.
“Terutama berkaitan dengan koperasi desa Merah Putih, yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui koperasi,” ujar Ihksan, (2/6/2025).
Meski demikian, Pemkab Loteng tetap berkomitmen mendukung penuh program tersebut. Ihksan menyebut terbentuknya 154 koperasi menjadi bukti dukungan konkret daerah terhadap program pusat.
“Tinggal kita dorong agar koperasi-koperasi itu dapat memenuhi syarat legalitas, yakni adanya badan hukum,” tegasnya.
Ihksan mengakui dalam proses pembentukan koperasi, pihaknya menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua pengurus dan anggota koperasi memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola koperasi secara profesional.
“Makanya, setelah ditetapkan nanti, kopdes-kopdes tersebut akan tetap kita dampingi dan kawal oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pemkab Loteng juga berencana menggelar pelatihan berkala bagi para pengurus koperasi. Tujuannya, memberikan pemahaman menyeluruh tentang tata kelola koperasi agar mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi desa.
Lebih lanjut, Ihksan menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan amanat pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh daerah. Jika diabaikan, konsekuensinya bisa sangat serius.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Loteng, untuk tidak menjalankan program ini. Karena sanksinya bisa sampai pada pemberhentian kepala daerah secara tidak hormat oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.