Lombok Tengah – Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nurintan M.N.O Sirait, S.H., M.H., bersama Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Lombok Tengah, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa (15/04/2025).
Acara berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, menandai komitmen bersama dalam penanganan masalaha masalah hukum di bidang Intelijen serta Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P, M.A.P., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, para Camat, Kepala Desa, serta Pengurus BUMDes se-Kabupaten Lombok Tengah.
Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan BUMDes guna mengoptimalkan pengelolaan usaha desa.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nurintan M.N.O Sirait, menegaskan peran Kejaksaan dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan bantuan hukum untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh BUMDes.
“Kami hadir untuk mengawal pengelolaan BUMDes agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga tercipta tata kelola yang sehat dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
MoU ini bertujuan menjembatani BUMDes dalam menyelesaikan kendala hukum terkait pengelolaan modal desa yang berasal dari negara, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Nurintan berharap sinergi ini menjadi langkah awal untuk mendukung program Asta Cita poin ke-6, yakni “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” sekaligus memperkuat peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat desa menuju kemajuan bangsa.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, memberikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Kejaksaan membantu BUMDes berbenah.
“Di desa, kami juga akan membentuk Koperasi Merah Putih. Bersama Kejaksaan, kami ingin mengawal swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi penyuluhan hukum oleh Kasi Intelijen Kejari Lombok Tengah, I Made Juri Imanu, S.H., M.H. Ia memperkenalkan inovasi “Penyuluhan Hukum Terhadap BUMDes Berbasis Zoom Meeting” yang terintegrasi dengan aplikasi HaloDesa.
Inovasi ini memungkinkan BUMDes mendapatkan penyuluhan hukum secara virtual dengan mudah melalui permohonan via aplikasi HaloDesa.
“Ini adalah terobosan untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran, sekaligus memastikan layanan hukum tetap optimal bagi masyarakat,” jelas I Made Juri.
Inovasi ini disambut antusias oleh para Kepala Desa dan Direktur BUMDes, yang melihatnya sebagai solusi praktis untuk meningkatkan pemahaman hukum tanpa terkendala jarak dan biaya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan mendukung visi pembangunan desa yang mandiri di Kabupaten Lombok Tengah.