Lombok Tengah – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Haji Mayuki, meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan pemberdayaan pondok pesantren (ponpes) yang telah ada ketimbang membangun sekolah rakyat baru.
Pernyataan ini disampaikan dalam rangka mengoptimalkan pendidikan berbasis masyarakat yang telah terbukti berdikari dan berdedikasi.
“Bukan kami tidak mendukung sekolah rakyat, tetapi kami dari Komisi IV berharap pemerintah lebih memberdayakan ponpes yang lahir dari inisiatif dan swadaya masyarakat. Ponpes ini dibangun tanpa mengharapkan bantuan dana dari awal, namun mampu berjalan bahkan melampaui kualitas sekolah negeri dalam beberapa aspek,” ujar Haji Mayuki, Jumat (11/4/25).
Menurutnya, ponpes memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan komitmen untuk mencerdaskan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia di Lombok Tengah.
Ia menyoroti bahwa sekolah negeri kerap terikat aturan dan bergantung pada bantuan daerah, sehingga kurang memiliki inisiatif mandiri.
Sebaliknya, ponpes mampu menghasilkan pendidikan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya.
“Ponpes telah berkontribusi besar dalam menuntaskan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Mengapa kita tidak fokus meningkatkan kualitas yang sudah ada, ketimbang membangun yang baru? Biaya pembangunan baru bisa membengkak, apalagi dengan anggaran yang sudah diefisiensi,” tambahnya.
Haji Mayuki juga mempertanyakan urgensi sekolah rakyat baru, terutama di wilayah yang sudah memiliki ponpes dan sekolah lain.
Ia juga menyinggung masalah tata kelola izin pendirian sekolah yang tidak konsisten.
“Contohnya, ada yayasan yang ingin mendirikan SMP baru padahal di sekitarnya sudah ada SMP dan madrasah tsanawiyah, bahkan sekolah negeri. Ini menunjukkan perlunya penataan mekanisme perizinan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat mungkin diperlukan di lokasi tertentu yang benar-benar kekurangan fasilitas pendidikan, tetapi hal ini harus dikaji secara mendalam.
“Di Lombok Tengah sudah ada lebih dari 300 ponpes dengan jenjang pendidikan lengkap, dari PAUD hingga setara SMA. Kami sedang menyusun Perda Penyelenggaraan Ponpes untuk memperkuat regulasi,” ungkapnya.
Haji Mayuki berharap pemerintah fokus memberdayakan ponpes melalui peningkatan kualitas guru dan fasilitas penunjang.
“Daripada membangun baru, lebih baik kita perbaiki apa yang sudah ada. Itu lebih efektif dan efisien,” tutupnya.