Mataram – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hadir dalam giat yang digelar oleh Pemerintah Provinsi atau Pemprov NTB.
Pemprov NTB gelar Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045.
Kegiatan itu bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (30/10) hadir Kepala Bidang Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham NTB.
Pembangunan jangka panjang Provinsi NTB Tahun 2025-2045 memang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dari sisi lingkungan hidup agar dapat dilakukan rencana dan tindakan yang bersifat konservatif atau kehati-hatian tanpa mengurangi jalannya pembangunan.
Sejalan dengan kegiatan Konsultasi Publik I ini, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sangat mendukung pembangunan daerah yang sebagaimana dicanangkan oleh Pemprov NTB.
“Diperlukan sinergitas yang solid dari berbagai instansi, untuk menjaga jalannya pembangunan daerah.” Ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham NTB itu.
Di kesempatan lainnya, Menkumham Yasonna H. Laoly juga sampaikan, pengembangan berbagai faktor pembangunan di suatu daerah akan berdampak pada pemulihan ekonomi.