LOMBOK UTARA, Lintasmandalika.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR), Sahuri menduga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak berniat menyelesaikan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat KLU yang terdampak gempa 2018.
“Saya menilai Pemerintah Daerah yang sekarang ini tidak gencar seperti dulu untuk menyelesaikan RTG dan Jadup yang banyak sekali tersisa di KLU ini,” tegas Sahuri di Tanjung, Rabu 31 Agustus 2022.
Ia pun menekankan kepada Pemerintah Daerah supaya Pemda memberikan kepastian berkaitan dengan bantuan RTG dan Jadup itu.
“Sebaiknya Pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat (terkait RTG dan Jadup), agar masyarakat tidak merasa di gantung harapannya oleh Pemerintah Daerah itu sendiri,” jelasnya.
Aktivis berambut gondrong itu juga menduga bahwa masyarakat telah dibohongi dengan janji manis ketika kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dulu.
“Menurut saya itu lebih condong sebagai peluru tembak untuk menang saat kampanye saja,” kata Sahuri.
Diberitakan sebelumnya, Dian Irawan Suryatman, Kadus Montong Desa Sama Guna Kec. Tanjung, Lombok Utara mengatakan, ada 112 orang yang belum dapat bantuan RTG sama sekali di Dusunnya.
“Total ada 112 yang belum ada bantuan sama sekali, mohon dipercepat. Warga sudah sengsara di pengungsian,” ujar Dian di kediamannya, Jum’at 26 Agustus 2022.
Ia berharap semoga Pemerintah segera menyelesaikan persoalan RTG itu. Menurutnya, kalau terus-terusan seperti ini masyarakat akan bertambah susah.
Ia pun menuntut kepada Bupati dan Wakil Bupati akan janji-janjinya ketika kampanye dulu.
“Sesuai apa yang dijanjikan sama Pak Bupati waktu kampanye, visi misi 100 hari kemarin kan akan menyelesaikan RTG. Tapi sampai hari ini belum selesai,” sesalnya.
“Saya harap biar RTG ini selesai, dan masyarakat hidup layak,” imbuhnya.
Disisi lain, Dian juga menyayangkan dengan Jadup (jaminan hidup) yang tak kunjung-kunjung ada hingga hari ini.
Kalau masalah Jadup, kata Dian, pihaknya sudah mengusulkan semua warganya. Namun, jadup itu dibagi dua tahap.
“Tahap pertama semua Dusun sama-sama mendapatkan setengah warganya, dan setengahnya lagi tahun depan (2021), tapi sampai saat ini (2022) belum terealisasi,” sebutnya.
Untuk itu, Dian berharap kepada Pemerintah, semoga warga yang belum dapat untuk segera diberikan supaya tidak ada masalah di masyarakat.
“Terutama kami yang dibawah ini yang jadi bulan-bulanan masyarakat jadinya. Kita dibilang pilih kasih, nanti dia bilang kita ndak usulkan, padahal kita sudah usulkan semua.” Tutupnya.
Sementara, Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto yang dimintai keterangannya via whatsapp belum memberikan komentar hingga berita diterbitkan.