Lombok Tengah – Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana BLUD RSUD Praya. Hal tersebut membuat salah satu aktivis Lombok Tengah ikut berkomentar.
Lalu Tajir Syahroni, melalui pers rilisnya 28/8/22, mengatakan sejak jauh hari pengelolaan RSUD Praya jauh dari transparansi.
“Pengelolaan RSUD sejak awal jauh hari sebelumnya memang selalu tertutup dan jauh dari akses transparansi ke publik. termasuk sebelum dokter ML menjadi direktur” Bebernya.
Lalu Tajir juga menambahkan, para pengamat bidang kesehatan bahkan lembaga pengawas internal seperti dewas, inspektorat juga sangat tidak berkemampuan dalam melakukan verifikasi masalah – masalah terkait pengelolaan RSUD Praya.
“Apalagi DPRD kabupaten Lombok tengah tentu sangat jauh dari kata ‘mampu’ dalam melakukan pengawasan, Paling – paling kalau ada yang melirik RSUD hanya sebatas soal pelayanan. Mungkin bisa ditelusuri berita koran pernah ada seorang anggota dewan yang ngamuk karena tdk dilayani spesial” Lanjutnya.
Menurut Lalu Tajir, RSUD sebagai BLUD memiliki kemampuan lebih dalam melakukan suplai logistik kepada para bosnya.
“Disamping karena jumlah anggaran yang dikelola sangat besar dibandingkan dengan SKPD lain, Juga lebih ‘lentur’ dalam mengatur rumah tangganya sebagai BLUD” Lanjutnya.
Dirinya menambahkan, keadaan ‘lenturnya’ dana BLUD membuat para ‘Bos’ dengan mudah mendapatkan Cash.
“Jadi saat para bos mengeluarkan perintah atau permintaan atau pesanan sesuatu yang bernilai uang banyak atau uang cash maka dipastikan manajemen RSUD sangat sanggup untuk memenuhinya” Klaimnya.
Dia juga mengklaim bahwa dokter ML dikenal sebagai pejabat yang manut, tidak bisa membantah, dimana dengan sikap tersebut dokter ML sangat dekat dan diandalkan oleh ‘bosnya’.
“Terbukti sejak kepala daerah sebelumnya sampai hari ini, dokter ML senantiasa menjabat direktur. Bahkan beberapa kali ML meminta mundur dari jabatannya pun, sampai hari ini tidak pernah tergeser dari puncak manajemen RSUD” Ujarnya.
Lalu Tajir kemudian membeberkan bagaimana kehidupan dokter ML yang selama ini dianggapnya sederhana.
“Sebagai dirut RSUD dan dokter praktek aktif selama puluhan tahun, dokter ML ini kehidupannya cukup sederhana dengan rumah standard BTN di bermis. Jadi pertanyaan nya adalah siapa yang diuntungkan oleh pengelolaan RSUD dibawah ML?” Tanyanya.
Dia kemudian menghimbau kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk lebih jernih melihat kasus BLUD yang ditangani jaksa sejak tahun 2020. Dan baru menetapkan tersangka pada akhir Agustus 2022.
“Maka patut dipertanyakan tentang dinamika apa yang terjadi selama rentang waktu dua tahun ini di Kejari Loteng. Apakah jaksa-jaksa yang Pernah bertugas di kejaksaan negeri Praya ini tidak ada yang berjenis Gabriel dan Subri? Silahkan simak kembali bagaimana ott KPK tahun 2013. Apakah jaksa-jaksa yang menangani kasus BLUD ini tdk melakukan diskriminasi terhadap tiga tersangka? Sementara perilaku menyimpang dalam pengelolaan RSUD sudah sangat lama terjadi” Bebernya lagi.
Menurutnya dokter ML hanya terkena apes karena dirinya mengklaim praktek korupsi juga banyak terjadi di SKPD.
“ML lagi apes saja,karena faktanya,hampir disemua SKPD terjadi praktek korupsi. Dan korupsi di SKPD jg banyak dibackup oleh perilaku APH baik dalam kerjasama pendampingan resmi maupun ‘pendampingan personal’ klaimnya lagi.
Menurutnya, ‘nyanyian’ dokter ML terkait aliran dana yang mengalir ke pemenangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah hal yang sering terjadi.
“Pilbup dimenangkan dengan politik pilkada berbiaya tinggi. Kepala daerah menempatkan pejabat eselon berdasarkan kontribusi pendanaan saat kampanye dan pemilihan. Pejabat SKPD akhirnya berkreasi mencari uang sumbangan kampanye dari anggaran SKPD yang dikelola nya” Katanya.
Jaksa dalam hal ini menurut Lalu Tajir wajib mengejar pihak-pihak lain terutama yang disebut oleh dokter ML.
“Jadi jaksa dalam hal ini berkewajiban mengejar pihak-pihak lain yang terlibat utamanya ‘para bos’ dari dokter ML. Kalau Kejari tidak mampu maka ada Kejati, kalau Kejati tidak mampu maka ada Kejagung” Lanjutnya.
Terakhir, Lalu Tajir mengklaim bahwa dokter ML adalah korban dari sistem politik pemerintahan.
“Dia hanya korban dari sistem politik pemerintahan yang berbudaya korup” Tutupnya.