Lombok Tengah – Beredarnya surat berita acara mediasi oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam proyek pipanisasi bendungan Pengge menuju ke KEK Mandalika nyatanya menuai banyak pertanyaan ditengah masyarakat.
Bagaimana tidak, berita acara mediasi proyek yang bernilai fantastis yang dikerjakan oleh PT. Nindia Karya tersebut seolah-olah ambigu alias tidak jelas arahnya.
Seperti yang dikatakan Sahabudin alias Citung, Ketua Lidik NTB dalam jumpa pers di Warung Kita, Praya Senin,16/5/22.
“Terkait mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Lombok Tengah, yang mana di situ setelah kita baca beberapa poinnya,itu tidak jelas, artinya masih ngambang” katanya.
Citung juga menyesalkan langkah Kejari Loteng dalam melakukan mediasi, karena menurut Citung, Kejaksaan harusnya bisa memposisikan diri.
“Kita sangat menyesalkan apa yang terjadi di Kejaksaan Lombok tengah sampai ada surat mediasi yang seperti ini, dimana disitu bukan kantor mediasi, disana itu kantor penegakan hukum, jangan sampai apa yang dilakuan oleh Kejari Lombok tengah itu sebagai pem-back up atau benteng dari rekanan pemasangan pipa di ruas bendungan pengge, karna sampai detik ini poin-poin yang meraka cantumkan di mediasi ini belum ada yang dilakukan” geramnya.
Ketidak profesionalan Kejari Lombok Tengah dalam membuat berita acara mediasi dinilai melanggar kode etik kejaksaan.
“Ada 3 poin dalam berita acara mediasi dimana pihak kejaksaan sampai hari ini belum ada kejelasan disini. dan kita sangat kecewa oleh pihak kejaksaan yang tidak profesional di dalam penanganan mediasi, ini melanggar etik Kejaksaan” tegasnya.
Kesepakatan dalam surat mediasi yang beredar nyatanya dianggap merugikan masyarakat dan lebih menguntungkan pihak rekanan.
“ karna dampak dari mediasi ini masyarakat sangat rugi, seharusnya adanya surat mediasi ini untuk manfaat yg ada di masyarakat tetapi malah sebaliknya” tegas citung.
Citung juga mempertanyakan siapa inisiator dari mediasi yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Loteng, Kasi Datun Kejari Loteng, Dinas PUPR Kabupaten Loteng,BWS dan PT Nindya Karya.
“Dan ini juga kita pertanyakan siapa inisiator dari mediasi ini siapa yang meminta apakah pihak rekanan atau pihak PU, BWS atau Kejaksaan? itu yang ingin kami pertanyakan tujuannya seperti apa misi ini. karena kalau kita lihat kondisi di lapangan rusak parah dan anehnya lagi disana juga ada pemasangan kabel optic yg tidak ada rekomenasi tata ruangnya yang belum ada izinnya” bebernya.
Dirinya menduga, bahwa adanya mediasi yang dianggapnya tidak jelas ini adalah bagian dari konspirasi jahat oleh oknum APH untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah.
“ya tentu siapapun pasti akan bertanya-tanya, rekomendasi tata ruangnya yang belum ada izinnya disitu,amdal juga tidak ada, banyak konspirasi dari rekanan dan APH juga disitu. Kalau kita lihat surat mediasi ini, bisa saja ini alat sebagai mencari pundi-pundi karena tidak jelas” pungkasnya.
Sementara sampai berita ini diturunkan, Kepala Kejari Lombok Tengah Fadil Regan SH MH, yang dimintai keterangan via WA belum memberikan jawabannya. |lm01