MATARAM – Rencana pihak ASDP Kayangan – Pototano mengganti perusahaan lokal PT Rajawali Buana Agung dengan PT IFPRO untuk outsourcing tenaga security pelabuhan, menuai protes dari masyarakat.
Apalagi, pergantian perusahaan outsourcing tersebut terkesan dilakukan secara sepihak oleh ASDP.
Kepala Desa Poto Tano, M Nur Hasan menilai langkah ASDP tersebut terkesan mematikan pengusaha lokal NTB.
“Kesannya sepihak, dan ini bisa mematikan pengusaha lokal. Kami mempertanyakan kebijakan ASDP ini,” kata M Nur Hasan, Selasa 29 Maret 2022.
Nur menjelaskan, bagi masyarakat Desa Poto Tano, PT Rajawali Buana Agung ini sudah seperti keluarga besar. Apalagi, sudah setahun terakhir, pihak perusahaan menjalin kerjasama kemitraan dengan Desa melalui BUMDes Poto Tano.
“Rajawali seperti keluarga besar bagi masyarakat kami. Selama ini juga memberikan kontibusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan lapangan pekerjaan. 95 persen tenaga security di pelabuhan Poto Tano adalah warga lokal desa kami,” katanya.
Menurutnya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, pihaknya sudah berupaya meminta kejelasan dari pihak ASDP di pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
“Kami sudah datangi ASDP Kayangan, dan kita juga sampaikan agar Rajawali ini dipertahankan. Jangan asal mengganti, apalagi penggantinya bukan pengusaha lokal,” tegas Nur.
Nur berharap, pihak ASDP bisa mempertimbangkan kembali hal tersebut dan memberikan kesempatan bagi Rajawali untuk tetap menjadi mitra pengadaan security di Kayangan – Poto Tano.
Direktur PT Rajawali Buana Agung, Ruhman SH menjelaskan, perihal rencana pergantian perusahaan outsourcing di pelabuhan Kayangan-Poto Tano diketahuinya setelah perusahaan menerima surat pemberitahuan dari pihak ASDP Kayangan – Poto Tano, awal pekan ini.
“Kami terima surat ASDP yang mengakhiri kerjasama dengan perusahaan Rajawali. Informasinya memang ada perusahaan luar NTB yang akan ambil alih. Tapi ini kita pertanyakan juga, kenapa kesannya sepihak sekali,” kata Ruhman.
Ia memaparkan, selama ini PT Rajawali mempekerjakan sekitar 50 tenaga security di pelabuhan Kayangan – Poto Tano. Semua tenaga kerja diambil dari potensi warga lokal di Desa Labuhan Lombok untuk Kayangan, dan Desa Poto Tano untuk pelabuhan Poto Tano.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus perusahaan selama ini. Hal itu juga seiring dengan semangat Pemerintah Provinsi NTB dalam menggerakan perekonomian berbasis potensi lokal.
“Selama ini berjalan baik-baik saja, tapi tiba-tiba mau diambil alih perusahaan dari luar. Ini kan sama saja tidak menghargai kearifan lokal kita,” katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi GM ASDP Kayangan – Poto Tano Ahmad Faisal, melalui Manager SDM, Sholahuddin menjelaskan, rencana pergantian perusahaan outsourcing di Kayangan – Poto Tano merupakan kebijakan ASDP Pusat.
Hal itu juga bukan untuk unit security semata, tetapi mencakup unit cleaning service, operator tiketing, dan beberapa lainnya.
“Memang ada anak perusahaan ASDP, itu IFPRO yang ditunjuk sesuai kebijakan ASDP Pusat,” katanya.
Namun demikian, papar dia, jika ada pertimbangan kearifan lokal terutama untuk jasa security, maka hal tersebut masih bisa dikomunikasikan.
“Masih bisa dikomunikasikan. Saat ini pak GM sedang tidak berada di tempat. Nanti kami sampaikan masalah ini ke pak GM,” katanya.